Unsada Siap Dukung Kebijakan Kedaulatan Energi

Program Studi Energi Terbarukan dan Pusat Kajian Energi Terbarukan Unsada memandang perlu untuk menyumbangkan pemikiran yang dapat mendukung kerangka penyusunan undang-undang tersebut.

Rektor Unsada Dadang Solihin mengatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan-kebijakan yang membawa Indonesia menuju kedaulatan energi.

"Sudah saatnya setiap pemangku kepentingan, didukung oleh peneliti serta kalangan akademisi, fokus dan serius mengedepankan upaya pengembangan energi terbarukan. Energi fosil berumur sementara. Prioritas saat ini adalah konsisten dan komitmen untuk membawa Indonesia yang memiliki ketahanan dan kemandirian energi," kata Dadang.

Adapun narasumber yang berpartisipasi dalam FGD di antaranya adalah Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan-Ditjen Energi Baru/Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Maritje Hutapea dan Komisi Tetap Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Kehutanan KADIN Bob Soelaiman Effendy. Menurut Maritje, perlu adanya upaya khusus dan strategi untuk pencapaian target EBT.

Antara lain, melakukan sosialisasi untuk penyamaan pola pikir stakeholder dalam pengembangan EBTKE, mendorong prioritas pengembangan jangka pendek (1-3 tahun, mendorong PLT Bioenergi, PLTS, dan PLTB, dan jangka menengah (4-7 tahun.

Selain itu, juga pengembangan panas bumi, PLTA), menugaskan kepada BUMN (PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero), penyempurnaan iklim investasi melalui penyediaan insentif dan kemudahan prosedur, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan investor internasional dan institusi bilateral/multilateral.

Sementara itu, President Commisioner PT East Continent Energy Indonesia Milton Pakpahan mengatakan, permasalahan energi terbarukan telah banyak dibicarakan  namun hanya sedikit eksekusi yang nyata.

Karena itu, diperlukan adanya kebijakan harga dan skema pendanaan yang menarik yang ditawarkan baik oleh pemerintah maupun oleh bank-bank di Indonesia untuk pelaksanaan proyek ET.