Urusan Perbatasan Butuh Kementrian Khusus

Kamis, 01 Maret 2012 – 18:36 WIB

Gubernur Riau Rusli Zainal saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di DPD RI. Foto: Afni/jpnn

“Bahkan ada yang tidak tahu siapa nama Presiden kita. Ini kan sangat miris,” sebut Rusli seraya menerangkan, betapa kontrasnya wilayah perbatasan RI, misalnya di Riau bila dibandingkan dengan wilayah perbatasan Malaysia atau Singapura.

Di kedua negara itu, kondisinya sudah mentereng dengan jalanan yang diaspal mulus dan masyarakatnya juga sudah sejahtera. Sementara kondisi di wilayah perbatasan Indonesia masih gelap gulita, bahkan masih banyak yang hutan belantara.

“Harus ada komitmen yang jelas. Oleh karena saya mengusulkan perlu dibentuk satu kementerian khusus dengan tupoksi yang jelas mengurusi masalah perbatasan. Apakah itu mungkin namanya Kementerian Kelautan, Perikanan dan Perbatasan atau lainnya,” usul politisi Golkar itu.

Rusli mengakui bahwa saat ini memang sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), namun nampaknya belum mampu menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan. “Saya dengar tahun ini sudah ada anggaran Rp3 triliun untuk wilayah perbatasan ini. Namun tentu saja belum cukup,” tegasnya.

JAKARTA--Penanganan wilayah perbatasan oleh Pemerintah Indonesia hingga kini dinilai masih setengah hati. Akibatnya, tidak saja wilayahnya yang miskin

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next