Usul Bamsoet soal Kementerian Kebahagiaan Dinilai Kurang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) agar pemerintah membentuk kementerian kebahagiaan dan toleransi, kurang tepat. Namun sebatas usulan, hal tersebut sah-sah saja.

"Saya kira usulan itu kurang tepat. Tetapi intinya, itu kan usulan. Diterima atau tidak tergantung pemerintah," ujar Ujang di Jakarta, Jumat (6/7).

Ada beberapa alasan mengapa pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini menyebut usulan Bamsoet kurang tepat. Antara lain, usulan itu dapat dijabarkan di kementerian yang sudah ada. Selain itu, juga sebenarnya sudah diakomodir.

BACA JUGA: Rizal Mallaranggeng Kaget Mendengar Rencana Bamsoet Ini

Soal kebahagiaan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai, dapat diakomodir di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) atau di kementerian terkait ekonomi.

Ia beralasan, kebahagiaan erat kaitannya dengan ekonomi atau kesejahteraan. Demikian juga dengan toleransi, Ujang menyebut sudah diakomodir di kementerian agama.

"Karena sudah diakomodir, saya kira yang penting saat ini bagaimana pemerintah mendorong agar kementerian-kementerian yang dimaksud bekerja dengan baik, mewujudkan visi misi pemerintah," ucapnya.

Untuk diketahui, Bamsoet mengusulkan pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membentuk kementerian kebahagiaan dan toleransi. Usulan dikemukakan saat Bamsoet berbicara pada Seminar Nasional Kebangsaan, di Ballroom Hotel JS Luwansa, Rabu (3/7) kemarin.