Ronald mencontohkan adanya anggota suatu badan etik yang berasal dari kelompok/unsur luar seperti di KPK, atau KPU. . "Sikap konsistensi dan fairness DPR akan dipertanyakan jika kemudian praktik serupa tidak diatur dan diaplikasikan di lingkungan BK," kata Ronald. (fas/jpnn)
JAKARTA - Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan, komposisi keanggotaan