Utang Luar Negeri Terus Menggunung

jpnn.com - JAKARTA - Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus melonjak. Pada Mei 2014, ULN mencapai USD 283,7 miliar atau tumbuh 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Peningkatan kewajiban terhadap kreditor global tersebut dipicu kalangan swasta, khususnya industri keuangan.
   
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara mengatakan, ULN publik atau pemerintah dan bank sentral pada Mei 2014 tercatat USD 132,2 miliar. Sebaliknya, ULN sektor swasta tembus angka USD 151,5 miliar.

Pihaknya mencatat, akselerasi ULN swasta mencapai 15,2 persen (yoy) atau meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 13,2 persen. Angka itu jauh lebih besar ketimbang ULN sektor publik yang tumbuh 4,1 persen (yoy).
   
"Pertumbuhan ULN swasta tersebut terutama didorong meningkatnya pertumbuhan ULN sektor industri keuangan, serta sektor listrik, gas, dan air bersih," paparnya.
   
Merujuk data terbaru, pertumbuhan ULN sektor keuangan mencapai 21,2 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang 13,2 persen (yoy). ULN bank pada Mei 2014 tercatat melonjak dari USD 22,02 miliar menjadi USD 27,52 miliar (yoy).

Sementara itu, untuk lembaga keuangan nonbank, ULN naik dari USD 7,94 miliar pada Mei 2013 menjadi USD 8,75 miliar pada Mei 2014.
   
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menambahkan, besarnya ULN memang telah memicu tingginya debt to service ratio (DSR) atau rasio pembayaran utang. Pada kuartal pertama 2014, rasio pembayaran utang Indonesia tercatat 46,31 persen.

Angka itu naik dibandingkan kuartal sebelumnya di level 43 persen. "Persoalannya, DSR yang tinggi akan memengaruhi kualitas kredit rating Indonesia. Lembaga pemeringkat saat ini menyoroti hal tersebut," terangnya.
   
Kendati demikian, BI, tampaknya, masih memandang bahwa perkembangan ULN masih cukup kuat dan sehat untuk menopang ketahanan sektor eksternal, meskipun tetap terus diwaspadai.

Mirza menjelaskan, pihaknya akan tetap memantau dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya swasta. "Kami berharap dapat secara optimal mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko stabilitas makroekonomi," tuturnya. (gal/c17/oki)