UU Politik Mestinya untuk Pemilu 2019

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengatakan, tarik menarik Undang-undang (UU) politik, partai politik dan UU Pemilihan Umum (Pemilu), dipicu masalah kepentingan yang bersifat jangka pendek. Dia menilai kalau mau fair, harusnya UU pemilu itu diberlakukan setelah pemilu 2019 bukan pada 2014.

"Ini lucu di negeri ini. Negeri ini mengizinkan para pembuat Undang-undang adalah orang berkepentingan terhadap Undang-undang itu. Sebenarnya kalau mau fair, Undang-undang yang didebatkan pemerintah dan DPR terutama Undang-undang politik dan pemilu harusnya berlaku setelah pemilu 2019. Itu baru fair," ujarnya, saat memberikan pengarahan dan pemantapan program pemenangan pemilu Partai Hanura 2014, Jumat (17/2), di Jakarta.

"Tapi, karena untuk diberlakukan 2014, tidak akan selesai, karena berkutat dengan kepentingannya," tambah Wiranto.

Dia mencontohkan masalah Parliamentary Treshold (PT) atau ambang batas perolehan suara di parlemen saja saat ini masih menjadi pro dan kontra. Menurutnya, masing-masing berorientasi untuk memenangkan 2014 dengan perhitungan masing-masing.