Verifikasi Parpol, KPU Dicurigai Praktikkan Transaksional

JAKARTA - Beberapa lembaga pemantau pemilu dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2014 mengkritisi penyelenggaraan tahapan verifikasi partai politik (parpol) yang kini tengah berlangsung. Koalisi LSM tersebut menilai bahwa dalam perkembangannya penyelenggaraan verifikasi parpol memperlihatkan kecenderungan yang kurang baik.

Salah satunya soal keterbukaan KPU kepada masyarakat. KPU RI dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi kepada publik.

Koordinator Nasional Jaringan pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi mencontohkan sulitnya meminta informasi terkait prosedur baku pelaksanaan verifikasi. Padahl informasi ini diperlukan sebagai acuan bagi lembaga pemantau dalam menilai kinerja verifikator KPU. Namun, menurut Yusfitriadi   hingga saat ini KPU belum memberikan informasi tersebut.

"SOP (standar operasional prosedur) verifikasi parpol, agar kita bisa menyatakan bahwa KPU telah sesuai atau tidak sesuai dalam verifikasi parpol. Kami tidak mungkin memantau tanpa rujukan," ujarnya di Media Center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).