Versi Pansus Angket soal Pengaturan Kuota Haji Tambahan, Bukan Mutlak Wewenang Menag

“Artinya, setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal BPKH dan Kemenag," jelas Wisnu.

Namun, kata Wisnu, DPR belakangan menerima informasi terjadi pengalihan kuota tambahan yang dilakukan sepihak oleh Kemenag lewat Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2024 tanpa konsultasi ke parlemen.

"Otomatis membuat besaran BPIH yang bersumber dari nilai manfaat yang sudah ditetapkan dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH jadi berubah,” jelasnya.

Wisnu mengatakan KMA Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 1445H/2024M melanggar asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yakni peraturan di bawah tak boleh bertentangan dengan regulasi yang tinggi.

“KMA Nomor 13 Tahun 2024 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH dan Pasal 62 Ayat 2," lanjut legislator Daerah Pemilihan I Jawa Tengah itu.

Wisnu pun menekankan kewenangan DPR menjangkau soal menolak atau menyetujui anggaran penyelenggaraan haji permintaan Kemenag yang dananya dikelola BPKH dari jemaah.

Termasuk, kata pria kelahiran Jawa Tengah itu, menyetujui atau tidak anggaran yang berubah akibat pengalihan kuota haji tambahan.

"Klaim yang menyebut kewenangan pengaturan kuota haji tambahan mutlak pada Menag sehingga tidak perlu memperoleh persetujuan DPR dinilai tidak tepat dan tidak berdasar," pungkasnya. (ast/jpnn)