Wabup Era Kecewa dengan Pembangunan RS Pratama, Ada Aroma Korupsi?

"Kalau hal tersebut telah dilakukan pembayaran sesuai bobot yang diakui konsultan dan tidak sesuai kenyataan, tentu hal tersebut terjadi kerugian negara," tegasnya.

Aperlius menambahkan pihaknya mendesak penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) dan BPK segera mengirim tim untuk melihat secara langsung agar proyek ini bukan lahan korupsi, sekaligus memastikan agar pembangunannya sesuai harapan masyarakat. (esy/jpnn)