Waduh, Ratusan Kendaraan Dinas di Tangerang Menunggak Pajak, Duitnya ke Mana?

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Sekitar 400 kendaraan dinas milik pemerintah desa di Kabupaten Tangerang, Banten belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) selama satu tahun sampai dua tahun.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Balaraja Ali Hanafiah mengatakan dari data yang telah dilaporkan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang ada sekitar 1.600 unit. Namun, dari jumlah tersebut 400 unitnya diketahui belum dilakukan pembayaran pajak.

"Dari sekitar 1.600 kendaraan dinas, yang belum membayar pajak sekitar 400 unit, kebanyakan kendaraan milik desa. Mungkin karena kendaraannya sudah tua atau tidak terpakai lagi," kata Ali di Tangerang, Jumat.

Menurut dia, dari ratusan kendaraan yang menunggak pajak itu dengan nilai sebesar Rp 500 juta.

"Jika dinilai jumlah tunggakan kendaraan dinas itu sebesar Rp 500 Juta," katanya.

Dia menyampaikan jika ada kendaraan milik pemerintah yang kondisinya sudah tidak layak pakai atau telah dilelang.

Maka seharusnya aparat pemerintahan bisa menginformasikan terlebih dahulu ke Samsat, sehingga nantinya bisa dilakukan penghapusan catatan potensi pendapatan dari kendaraan.

"Baiknya memang disinformasi kepada kami. Jadi, kami juga tidak memasukkan semua kendaraan sebagai potensi pendapatan. Ketika diinformasikan, nanti, kan, akan kami hapus data kendaraan tersebut dari sumber potensi pendapatan," ujarnya.