Wagub Kaltim Minta Pembangunan IKN Nusantara tak Membebani Masyarakat

jpnn.com, SAMARINDA - Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Hadi Mulyadi berharap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor. Dia mengharapkan pembangunan IKN itu tidak membebani masyarakat. 

"Mungkin perlu penjelasan lebih terperinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Senin.

Dia menjelaskan skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan oleh pemerintah pusat. 

Menurut dia, dalam skema ini hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor, bukan dana patungan dari masyarakat.

Hadi mengatakan mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah warga yang mampu atau berkecukupan secara finansial.

Masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit ataupun pengusaha di berbagai bidang lainnya.

Nah, dia mengatakan, di Provinsi Kaltim ini terdapat 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan sekian ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP) termasuk perkebunan kelapa sawit.

“Mereka itulah kami harapkan patungan untuk membangun IKN. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi Mulyadi.