Wagub Sulut Merasa Kesulitan Atur Pemkab / Kota soal Pendidikan

jpnn.com, MANADO - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Walandouw mengkritisi sikap pemerintah kabupaten/kota yang mementingkan ego sektoralnya di bidang pendidikan. Akibatnya mutu pendidikan di Sulut tidak seragam lantaran kurangnya sinkronisasi.

"Perlu saya laporkan ke Kemendikbud, masalah yang dihadapi pemerintah provinsi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah sulitnya melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota," ujar Steven pembukaan Gebyar Hari Pendidikan Nasional di Sulut, Kamis (25/4).

Dia mencontohkan, saat pemprov meminta kabupaten/kota mengirimkan siswa-siswi terbaiknya untuk mengikuti olimpiade atau lomba-lomba tingkat nasional, sangat sulit. Pemkab/Pemkot cenderung mementingkan ego sektoralnya. Mereka malah bergerak sendiri dan tidak mau dikoordinir pemprov.

"Apa daya kewenangan pemprov hanya jenjang SMA. Tingkatkan PAUD sampai SMP di kabupaten/kota, makanya perlu sinkronisasi," ucapnya.

Agar sinkronisasi bisa jalan, lanjutnya, perlu ada sanksi pidana dalam UU Pendidikan Nasional. Tanpa sanksi pidana akan sulit bagi pemprov melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota.

BACA JUGA: DPRD Persoalkan Sistem Zonasi PPDB 2019

"Saya bicara fakta di lapangan Pak. Kebetulan saya yang kebagian mengawal sektor pendidikan. Program pusat mentok karena kabupaten/kota susah diatur," tandasnya.

Menanggapi itu Sekretaris Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulut harus dilakukan bersama.