Waketum MUI: Pemerintah tak Boleh Panik Hadapi Kritik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau semua pihak khususnya elite politik untuk bisa menahan diri dalam dalam menyampaikan pernyataan. Ini agar suasana di tahun politik tidak semakin panas, tegang dan penuh dengan kecurigaan.

"Perbedaan pilihan tidak harus diwarnai dengan saling menjelekkan dan memfitnah, menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Selain tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat juga bisa menimbulkan gesekan dan retaknya bangunan kebangsaan kita," tutur Zainut, Sabtu (5/5).

Di negara demokrasi, lanjutnya, kritik sekeras apapun kepada pemerintah adalah sah dan dilindungi oleh konstitusi. Sepanjang kritik tersebut disampaikan dengan sopan, didukung oleh bukti, data dan fakta. Kalau tidak didukung oleh bukti dan data itu namanya fitnah

"Melakukan kritik itu tidak haram sepanjang kritik tersebut dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Pemerintah juga tidak boleh panik dalam menerima kritik, karena kritik itu bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai target capaian pembangunan. Tugas pemerintah adalah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada publik dengan jujur dan transparan sehingga tidak ada kesalahpahaman.

"Mari kita membangun budaya berpolitik yang elegan dengan nilai keadaban dan kesopanan. Jangan hanya karena berambisi ingin berkuasa kemudian menghalalkan segala cara," pungkasnya. (esy/jpnn)