Wakil Ketua MPR RI: Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Perlu transparansi tata kelola vaksinasi Covid-19 agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap Covid-19.

“Saat ini masyarakat bertanya-tanya bagaimana posisi Indonesia terkait pengadaan vaksin, kapan vaksin itu bisa diaplikasikan. Saat ini di tengah hiruk-pikuk masalah omnibus law UU Cipta Kerja, soal ketersediaan vaksin Covid-19 memang menjadi harapan masyarakat untuk keluar dari krisis akibat pandemi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Vaksin Merah Putih: Tantangan dan Harapan yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar Duabelas, Rabu (14/10).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D (Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia), Prof. Amin Soebandrio, MD, Ph.D (Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology), Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih (Wakil Rektor Universitas Airlangga/ Ketua PUI-PT Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati UNAIR) dan

Dr. Neni Nurainy (Senior Project Integration Biofarma/Tim Peneliti Vaksin Covid-19) sebagai narasumber.

Selain itu juga menghadirkan Drg. Hj. Hasnah Syam, MARS (Komisi IX DPR RI Periode 2019 - 2024) dan Ahmad Arif (Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis/JBK) sebagai pananggap.

Menurut Lestari, harapan masyarakat bahwa kehadiran vaksin Covid-19 akan menuntaskan banyak masalah saat ini membuat ekspektasi masyarakat terhadap vaksin tersebut sangat tinggi.

Oleh karena itu, Rerie sapaan akrab Lestari, berharap sejumlah tahapan dalam proses menuju ditemukan dan diproduksinya vaksin bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, menurut Rerie, Pemerintah juga mempersiapkan perencanaan yang matang untuk proses distribusi dan pengaplikasian vaksin Covid-19 produk dalam negeri itu.