Wakil Menteri Bukan Solusi

JAKARTA –  Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, keberadaan Wakil Menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II memunculkan berbagai persoalan. Rieke menilai persoalan jabatan wamen selanjutnya tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Kementrian Negara.

“Ini soal keputusan dan kemampuan politik presiden,” tegas Rieke, Selasa (5/6), di Jakarta. Rieke menegaskan bahwa selain soal putusan MK ini, ada sisi lain yang harus dipikirkan dari keberadaan wamen.

“Apa urgensinya bagi kementrian terkait? Apa pentingnya bagi rakyat? Justru dalam hal ini kita bisa melihat orientasi keputusan politik dari seorang presiden,” kata dia.

Ditegaskannya, yang juga perlu dipikirkan dari keberadaan Wamen adalah soal anggaran. Sebab dengan ada wamen, jelas akan menambah staf yang harus digaji pula. “Padahal isu penghematan selalu digembar-gemborkan bahkan rakyat diminta untuk berhemat,” jelasnya.