Wali Kota Diadukan ke KPK, Kadis Siap Buka Data

Dahler menjelaskan, dalam pembangunan Pasar Padang Kaduduak yang mulai berjalan pada tahun 2016 silam, sudah dua kali dilakukan pengechekan oleh Ditjen Perdagangan. Hasilnya, tidak ada ditemukan pelanggaran baik dari sisi keuangan, pembangunan maupun administrasi.

"Sudah dua kali Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan melakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ada masalah. Semua sudah selesai dan itu tertuang dalam surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan kepada Walikota Payakumbuh U.P. Kepala Dinas Koperasi, UMKM Payakumbuh No.704/IJ-DAG.1/SD/08/2018," katanya.

Dahler merasa apa yang dituduhkan LSM Ampera kepada Wali Kota sebuah upaya untuk merusak kenyamanan masyarakat Payakumbuh. Pasalnya, perwakilan LSM Ampera yang melapor ke KPK dituding Dahler dalam siaran pers Diskomindo, kerap membuat isu dan laporan untuk menyudutkan Wali Kota Payakumbuh dengan merubah-rubah status pekerjaan.

"Yang melaporkan pak Wali ke KPK ini sepertinya membawa persoalan pribadi dengan mengorbankan kenyamanan publik. Kadang dia wartawan, kadang aktivis, kadang pengurus LSM, Kadang dari organisasi ini dan itu. Orangnya itu-itu juga. Jadi masyarakat Payakumbuh tidak perlu terganggu dengan ulah orang-orang ini," kata Dahler yang juga Ketua Pemuda Pancasila Payakumbuh.

Tidak itu saja, dalam siaran pers yang diterima Padang Ekspres dari Diskominfo, Dahler menilai pelaporan Wali Kota ke KPK oleh LSM Ampera, sudah meremehkan kredibilitas penegak hukum Kota Payakumbuh.

Dahler yakin, jika ada pelanggaran dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik Polisi maupun kejaksaan pasti akan bergerak. Karena penegak hukum di Payakumbuh sangat solid dan cermat dalam bekerja.

"Jika ingin bermain dengan hukum, harusnya mengerti dulu soal hukum. Melapor langsung ke KPK, berarti tidak mempercayai polisi dan kejaksaan sebagai penegak hukum di tingkat lokal. Harusnya lapor dulu ke penegak hukum tingkat lokal," kata Dahler dalam siaran pers yang diterima Padang Ekspres.

Di sisi lain, Koordinator LSM Ampera Indonesia Edwar Hafri yang dikonfirmasi Padang Ekspres memastikan tidak ada persoalan pribadi, antara dirinya dengan kepala daerah. Laporan semata-mata disampaikan sebagai warga negara yang peduli dengan gerakan antikorupsi.