Konon Sariani Meninggal karena Ditolak 2 Rumah Sakit, Polisi Bergerak

"Meski di tengah sibuknya kegiatan G20, pelayanan kepada masyarakat tetap berproses terus," ucapnya.

Namun, penyidik Polda Bali belum dapat menetapkan tersangka kasus itu. Kombes Stefanus beralasan proses pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat masih berjalan.

"Nanti ada gelar perkara, apakah bisa lanjut atau tidak ke tahap penyidikan, kami sementara memanggil saksi-saksi, nanti kemudian baru dilakukan gelar perkara," katanya.

Kombes Stefanus menyatakan penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap pihak Rumah Sakit Manuaba yang menjadi pihak terlapor.

"Nanti kami tunggu dari krimsus perkembangannya," kata dia.

Kadek Suastama Mayong (46) melaporkan RSUD Wangaya dan RS Manuaba dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan penolakan terhadap  Nengah Sariani.

Dia menilai penolakan yang dilakukan oleh dua rumah sakit tersebut adalah penyebab kematian istrinya.

Kadek Suastama Mayong melalui kuasa hukumnya memolisikan kedua rumah sakit tersebut dengan Pasal 32, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kadek juga menggunakan Pasal 59 ayat (1) UU 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan untuk memerkarakan kasus itu.

Menanggapi laporan tersebut, Direktur Utama RS Wangaya Denpasar dr Anak Agung Made Widiasa dalam siaran persnya beberapa waktu lalu menyatakan pihaknya tidak menolak pasien seperti yang dilaporkan oleh pelapor di Polda Bali.

Dia menyatakan tindakan yang dilakukan oleh tim medis RSUD Wangaya sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di rumah sakit tersebut, sehingga tidak terdapat pelanggaran atas Undang-Undang Kesehatan.

Laporan tersebut juga mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota Denpasar yang menjadi pemilik rumah sakit tersebut.

Humas Pemerintah Kota Denpasar Dewa Rai menyatakan pihaknya proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari penilaian kinerja pelayanan kesehatan dalam lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar.

"Kami, pemerintah menghormati hak dari setiap warga negara untuk membuat laporan kekecewaan atas tindakan pelayanan kami," kata dia. (Antara/jpnn)