Wapres: Rombak Total Kejaksaan

Minggu, 15 Juni 2008 – 10:17 WIB

”Dia bilang Hongkong dulu lebih gawat lagi. Petugas pemadam kebakaran tidak mau datang kalau tidak diberi duit dulu. Jadi korban harus cepat-cepat lari ke kantor pemadam kebakaran, kasih duit, baru mobil bergerak. Angkat sampah juga begitu,” katanya.

Namun, setelah tim antikorupsi bergerak, semua praktik korupsi di lembaga pemerintah hilang dengan cepat. Prosesnya persis seperti Indonesia, yakni meluasnya ketakutan berbuat korupsi dan meningkatnya kehati-hatian pejabat dalam mengambil keputusan.

‘’Sekarang ini ketakutan di kalangan pejabat sudah ada. Kalau Anda lihat kabinet sering rapat, itu bukan karena kami suka rapat, tapi karena birokrasi tidak berani mengambil keputusan,” kata dia.

Karena ketakutan di kalangan pejabat sudah mengakar, para dirjen kerap melemparkan tanggung jawab pengambilan keputusan pada menteri, dan menteri melempar tanggung jawab ke presiden. “Mereka bilang saya tidak mau dipanggil KPK, saya tidak mau ke Gedung Bundar. Setelah presiden kasih keputusan dan teknisnya diberikan ke saya, saya kasih acc, baru bisa jalan,” kata dia. “Beda dengan jaman dulu, begitu Pak Harto kasih persetujuan, di bawah jalan,” lanjutnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin justru meminta jaksa agung tidak terlalu cepat mengambil sikap atas desakan perombakan total itu. ”Semua harus obyektif. Jangan terjebak pada situasi yang ada nuansa politis,” katanya. Dia menganggap, perombakan yang didasarkan tekanan justru merugikan kejaksaan. (jpnn)