Warga Mengadu, Presiden Jokowi Kirim Utusan

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan empat kasus itu telah diproses oleh Tim Pemeriksaan Khusus (Riksus) Inspektorat Kota Bekasi dan hasilnya dilaporkan langsung kepada Presiden Jokowi melalui Sekneg.

”Kaitan dengan persoalan di SDN Jatirahayu V sudah selesai dan tidak ada kewajiban siswa membeli buku. Sampai saat ini tidak ada satupun siswa yang dikeluarkan dari sekolah terkait hal itu,” katanya.

Rahmat menambahkan, persoalan hak pekerja di perusahaan garmen yang belum dapat pesangon saat ini masih menunggu sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena pihaknya telah sepenuhnya menyerahkan kasus itu pada penegak hukum.

Lalu masalah aduan permohonan KIS dan KIP kata Rahmat, Pemkot Bekasi telah memfasilitasi subsidi kesehatan kepada seluruh warganya dengan Kartu Bekasi Sehat (KBS) yang diklaim lebih baik dari program nasional seperti KIS atau BPJS kesehatan.

”Kalau KIP dan KIS itu kan dibuat pemerintah pusat, di Kota Bekasi tidak perlu bikin karena sudah ada KBS yang pelayanannya lebih baik," katanya seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group).

Sedangkan terkait permohonan rumah layak huni sebagai kompensasi atas pembongkaran paksa ratusan unit bangunan liar di Jalan Wibawa Mukti Jatiasih pada awal 2017, pihaknya sudah memfasilitasinya dengan rusun di Kecamatan Bantargebang.

”Pengajuan pembangunan rusun Bantargebang sebagai relokasi korban gusuran sudah disetujui DPRD Kota Bekasi dan proses pembangunan rusun itu sudah berjalan saat ini,” tandas Rahmat juga. (dny)