Warga Protes Honorer K2 Diangkat jadi PNS
“Dipertemukan dengan seluruh warga pun saya siap, itu semua rekayasa mereka saja,” jelasnya.
Berita sebelumnya, Komite SD Negeri 100340 Desa Silogo-logo dan masyarakat setempat merasa keberatan atas pengangkatan empat guru honorer di sekolah itu menjadi PNS dari jalur K2. Keempat honorer ini antara lain RW Harahap, N Dongoran, MP Rambe dan A Dongoran.
Sebab keempat honorer tersebut disinyalir siluman alias fiktif. Rasa keberatan dari 32 masyarakat itupun langsung tertuang dalam satu surat yang ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, ketua komite sekolah maupun unsur masyarakat lainnya.
Ketua BPD Silogo-logo, Kecamatan Dolok, Paluta, Satia Muda Rambe yang ikut menandatangani surat keberatan atas pengangkatan itu mengungkapkan bahwa keempat tenaga honorer dari jalur K2 itu bernama RW Harahap beralamat di Desa Parigi, Kecamatan Dolok, N Dongoran alamat Desa Siranap, MP Rambe alamat Desa Simataniari dan A Dongoran alamat Desa Parigi.
“Seluruh warga Desa Silogo-logo merasa keberatan dengan pengangkatan keempat orang tenaga honorer K2 karena mereka semua adalah siluman alias fiktif,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komite SD Negeri 100340 Silogo-logo Abdul Majid Dongoran mengatakan bahwa RW Harahap sepanjang sepengetahuannya tidak pernah satu hari pun mengajar di SD Negeri 100340 Silogo-logo mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang. Sementara N Dongoran diangkat menjadi guru honorer komite di SD Negeri 100340 Silogo-logo mulai bulan Januari 2006 dan aktif mengajar hanya satu tahun yaitu mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2007.
Sementara MP Rambe diangkat guru honorer komite di SD Negeri 100340 Silogo-logo mulai bulan Januari 2007 dan aktif mengajar hanya sampai dengan bulan Januari 2008. Sedangkan A Dongoran tidak pernah satu haripun mengajar dan tidak pernah diangkat menjadi guru honorer komite di SD Negeri 100340 Silogo-logo mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang.
Harapan seluruh warga agar Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap segera membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di desa mereka.