Wasekjen PDIP Minta Gamawan Mengundurkan Diri

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto menyatakan uang rakyat Rp6,7 triliun untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP), ternyata tidak dirancang untuk penguatan data penduduk potensial pemilih Pemilihan Umum (DP4).

"Uang rakyat sebesar 6,7 triliun rupiah untuk eKTP, ternyata hanya untuk kepentingan kekuasaan. Anggaran 6,7 triliun rupiah itu ternyata tidak dirancang untuk DP4. Ini skenario mempertahankan kekuasaan. Ini sangat membayakan demokrasi kita," kata Hasto Kristianto, dalam diskusi "Mendesak Pembenahan Sistem Administrasi Kependudukan terkait Silang-sengkarut DPT", di gedung DPD, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/11).

PDIP yang bersuara keras mengkritisi DPT itu karena proyek e-KTP itu dibiayai oleh rakyat. "Setiap rupiah uang rakyat yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Itu yang kita kritisi," tegasnya.

Menurut Hasto, partainya dulu sangat berharap eKTP ini jadi rapor biru SBY selama memerintah. Ini pun tidak terwujud. "SBY malah menjadikan DPT sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya," tuding Hasto Kristianto.

Dia juga mempertanyakan komitmen Gamawan Fauzi yang dahulunya berjanji akan mundur dari jabatannya sebagai Mendagri kalau ada masalah dalam eKTP. "Ini kan sudah terang-benderang eKTP bermasalah, Gamawan Fauzi mestinya memenuhi janjinya untuk mundur," kata Hasto. (fas/jpnn)