Waspadai Penipuan Pencairan Santunan Korban Crane

jpnn.com - MAKKAH - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membenarkan adanya informasi bahwa Raja Salman dari Arab Saudi akan memberi santunan korban robohnya crane di Masjidil Haram dalam jumlah miliaran rupiah. Lukman mengaku sudah mengonfirmasi kabar tersebut.

Untuk menghindari aksi penipuan dan sejenisnya, Menag Lukman meminta keluarga untuk menahan diri dan hanya berhubungan dengan pemerintah Indonesia dalam mengurus pencairan rencana santunan  tersebut.

“Saya berharap pihak keluarga ahli waris korban dalam waktu-waktu ke depan bisa menahan diri untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia untuk mengurus hal ini. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama  akan bahu mambahu dalam menindaklanjuti pencairan atau raelisasi dari santunan ini,” tegas Menag dalam kesempatan jumpa pers di Daker Makkah, Kamis (17/09).

Dilansir situs resmi kemenag, Menag, Kemenlu dan Kemenag akan bekerja secara maksimal agar proses tindak lanjut atas informasi pemberian santunan ini bisa cepat. Menag mengaku bahwa cepat tidaknya proses ini juga  terkait dengan kesedian Pemerintahan Saudi Arabia untuk bisa segera merealisasikan hal ini tidak terlalu lama.

“Pemerintah Indonesia akan menghubungi pihak keluarga korban pada saatnya menyampaikan santunan dimaksud,” tegasnya.

Raja Salman telah memerintahkan untuk memberikan santunan kepada keluarga atau ahli waris  korban yang meninggal  sebesar 1 juta Saudi Riyal. Jumlah  yang sama akan diberikan juga kepada korban yang mengalami  luka yang menyebabkan cacat fisik atau luka berat. Adapun untuk korban luka lainnya,  akan diberikan santunan sebesar 500 ribu Saudi Riyal.

Menag mengimbau keluarga korban untuk tidak melayani pihak manapun juga yang mencoba memanfaatkan informasi adanya santunan ini untuk tujuan yang justru bisa merugikan para keluarga korban itu sendiri.

“Kasus penipuan  dalam peristiwa seperti ini harus diwaspadai. Pemerintah berharap mudah-mudahan korban hanya berhubungan dengan Pemerintah Indonesia yang resmi yaitu melalui Kementerian Luar Nageri atau Kementerian Agama,” tegas Menag. (mkd/mch/sam/jpnn)