Waspadai Politik Gadai Calon Kada!

JAKARTA - Calon kepala daerah dinilai sering menghalalkan segala cara demi mendapat dana untuk membiayai pencalonannya meraih kursi tertinggi di daerahnya. Sampai-sampai, kekayaan alam yang ada pun digadaikan demi kursi kepala daerah.

Kasubdit Wilayah Pesisir, Laut, dan PPK, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Berty Mendur, mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan dan pesisir, area pertambangan dan hutan sering dijadikan alat gadai politik terutama saat pelaksanaan pilkada. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat jika  wilayahnya sudah "digadaikan"  pimpinan daerah atau calon kepala daerahnya.

"Meski ini sudah sering terjadi apalagi saat pilkada, namun sepertinya masyarakat kurang care (peduli) dengan hal itu. Harusnya masyarakat waspada dengan permainan alokasi anggaran versus gadai politik ini," kata Berty Mendur kepada JPNN, Senin (26/3).

Gadai politik, lanjutnya, pilihannya hanya dua. Yaitu jalur aman dan jalur menabrak aturan. Jika kepala daerah ingin jalur aman, maka harus mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.