WFH Bukan Solusi untuk Polusi, Komnas HAM Singgung Efek Kemudahan Kredit Motor

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengkritisi kebijakan pemerintah tentang penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah atau bagi para aparatur sipil negara atau ASN dalam rangka mengurangi polusi udara di Jakarta.

Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai kebijakan itu kurang tepat.

“Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu, kan, terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," ujar Hari dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Disabilitas Jawa Timur itu menegaskan seharusnya pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan efektif untuk menekan pembuangan emisi yang mencemari udara.

"Seharusnya yang dilakukan adalah penekanan terhadap tingkat emisi yang cukup tinggi di udara,” ucap Hari, Kamis (24/8).

Hari pun mengusulkan agar pemerintah, khususnya Pemprov DKI, memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH).

“Jakarta ini, kan, bisa dihitung jari ruang terbuka hijaunya," katanya.

Komisioner bidang pengaduan Komnas HAM itu juga punya usul lain untuk menekan emisi. Menurut Hari, sebaiknya pemerintah memperketat syarat pencairan kredit kepemilikan kendaraan bermotor.