WTO Dianggap Lumpuhkan Sektor Pangan Negara Berkembang

Selasa, 09 Juni 2009 – 17:20 WIB

Menurut Henry, perang melawan proteksionisme yang akan menjadi pesan dalam pertemuan ini juga tidak substansial. Karena katanya, subsidi atau proteksi bukanlah musuh dalam kebijakan perekonomian. Esensinya tergantung kepada seberapa banyak subsidi atau proteksi tersebut diberikan, siapa yang mendapatkannya, serta apa yang diberikan olehnya. Subsidi yang dibayarkan kepada perusahaan trans-nasional di negara maju, yang berakhir pada dumping dan kehancuran kehidupan pertanian di negara miskin dan berkembang, adalah buruk.

"Subsidi atau proteksi yang benar adalah yang diberikan kepada petani kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya, menyokong pembangunan pedesaan, mempromosikan konservasi lahan pertanian, serta membangun pasar domestik. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan, bukan neo-liberalisme," tegas Henry.

Dia mengingatkan, belum lama ini pasangan capres-cawapres dari pemerintahan berkuasa, menepis tuduhan bahwa dirinya menganut paham ekonomi neo-liberal. Namun fakta berbicara lain, karena Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (justru) dengan semangat menggebu mencoba menghidupkan kembali upaya liberalisasi sektor pertanian yang sempat terhenti dalam perundingan-perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). (fas/JPNN)