Yang Penting Integritas, Bukan Sosok

JAKARTA - Perdebatan apakah pengganti Jaksa Agung Hendarman Supandji berasal dari unsur jaksa karir atau non-karir, dianggap harus segera dihentikan. Sebab, yang harus diperhatikan adalah apakah calon Jaksa Agung tersebut mampu melakukan pembaharuan hukum, tanpa kompromi, dan tak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk Presiden atau DPR. Kemampuan lain, calon tersebut harus profesional, serta punya kemampuan manajerial yang baik.

Usulan tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR RI Dewi Asmara, serta pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI), Refli Harun, dalam sebuah diskusi yang diadakan Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) di Jakarta, Kamis (16/9). Jika yang dicari adalah tokoh di luar kejaksaan, Refli maupun Dewi sepakat calonnya harus pernah berkarir di lembaga penegak hukum, sehingga rekam jejaknya diketahui publik.

Terhadap delapan calon Jaksa Agung yang diajukan Hendarman ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keduanya berpendapat, bagi kalangan yang mempermasalahkan dapat meminta para jaksa senior (enam Jaksa Agung Muda, Wakil Jaksa Agung dan Koordinator staf ahli Jaksa Agung) itu, untuk memaparkan harta kekayaannya. Berikut juga memaparkan visi dan misinya ke publik. "Anda (wartawan) bisa meminta mereka (calon Jaksa Agung) memaparkan visi dan misinya," ucap Refli.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Suhandoyo, yang juga dihadirkan sebagai pembicara. Menurut mantan Kajati Banten ini, jaksa karir lebih cocok menggantikan posisi Hendarman, karena lebih mudah diterima. Suhandoyo bahkan menyebutkan jika Presiden lebih baik memperpanjang masa jabatan Hendarman, karena dinilai mampu membangun sistem yang semakin baik di jajaran kejaksaan.