Yasonna Bantah Ada Perpres untuk Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan pemerintah tidak pernah memiliki rencana membuat Peraturan Presiden (perpres) untuk Golkar seperti yang diberitakan media massa Selasa (17/3) kemarin.

Menurutnya, perpres yang dimaksudnya adalah untuk konteks isu yang berbeda. Yaitu isu mengenai rencana pembebasan visa untuk Tiongkok.

"Perpres itu bukan untuk Golkar. Masa untuk masalah Golkar pakai Perpres," ujarnya saat dihubungi wartawan.

Kabar rencana penerbitan perpres itu muncul dari wawancara media dengan Yasonna di Istana Kepresidenan, Selasa (17/3) kemarin. Saat ditanya kapan akan mengesahkan kepengurusan Golkar, Yasonna menjawab sudah melaporkan ke presiden dan perpresnya akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Atas kesalahpahaman ini, Yasonna kembali menegaskan pembicaraannya terkait dua isu yang berbeda. Ia juga memastikan presiden tidak akan ikut campur dalam pengesahan kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Kalau untuk masalah Golkar, saya hanya lapor. Tapi untuk segala tanggung jawab, ada pada saya," tandasnya. (flo/jpnn)