Yasonna Minta APHTN-HAN Bantu Kemenkum HAM Sosialisasikan Layanan Ketatanegaraan

jpnn.com, BALI - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly meminta bantuan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) untuk menyosialisasikan layanan ketatanegaraan.

APHTN-HAN diharapkan dapat mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) tersebut.

Hal itu disampaikan Menkum HAM saat membuka Simposium Nasional Hukum Tata Negara bertemakan Penguatan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Melalui Peningkatan Layanan Ketatanegaraan di Bali, Rabu (18/5).

"Layanan-layanan Ditjen AHU di bidang ketatanegaraan tersebut, tentunya belum benar-benar dikenal atau dipahami masyarakat secara luas. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap APHTN-HAN juga mampu memahami adanya layanan-layanan tersebut dan mampu terlibat dalam proses edukasi kepada masyarakat," kata Yasonna dalam acara yang diadakan atas kerja sama Ditjen AHU bersama APHTN-HAN tersebut.

Dia menjelaskan bahwa layanan ketatanegaraan yang meliputi layanan kewarganegaraan, pewarganegaraan dan partai politik, berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional.

Terkait layanan kewarganegaraan, sambung Yasonna, pemerintah tengah berusaha mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasi kewarganegaraan ganda terbatas.

Terdapat banyak kasus dimana anak berkewarganegaraan ganda terlambat memilih salah satu kewarganegaraan sehingga terancam menjadi warga negara asing.

"Saat ini pemerintah tengah melakukan upaya dan solusi melalui perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Diharapkan perubahan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga penyelesaian permasalahan anak berkewarganegaraan ganda dapat terakomodir," kata dia.