Yasonna: Rakorbidnas BBHAR untuk Kesuksesan PDIP di Pemilu 2024

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan DPP PDI Perjuangan, Yasonna H. Laoly mengatakan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) pusat dan daerah perlu segera melakukan konsolidasi kelembagaan, baik secara konsepsi-konsepsi pemikiran, strategi hukum, dan implementasinya di lapangan.

Hal itu diungkapkan Yasonna dalam pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) BBHAR di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (28/7).

“Rakorbidnas ini untuk persamaan persepsi, langkah, dan gerak kepartaian kita dalam satu rampak barisan untuk mengawal dan menyukseskan kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu serentak tahun 2024,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan BBHAR merupakan badan partai bertugas untuk menjadi benteng hukum dan advokasi bagi kepentingan partai dan juga rakyat. BBHAR PDI Perjuangan mempunyai kewajiban organisatoris untuk mengawal proses Pemilu 2024 yang akan datang. 

Dalam Rakorbidnas dengan tema “Memenangkan Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Satu Tarikan Nafas” itu, Yasonna menyampaikan seluruh peserta harus mengikuti Rakorbidnas dengan kesungguhan hati. 

Sebab akan dipaparkan sejumlah materi-materi terkait kepemiluan dan penguatan ideologi pada 28-29 Juli 2022.

Dia juga mengingatkan bagi peserta yang sudah mengikuti Rakorbidnas BBHAR, maka wajib menindaklanjutinya dengan melaksanakan Rakorbid Daerah di wilayahnya masing-masing.

"Sehingga dapat terbentuk pemahaman dan implementasi lapangan yang sama dalam setiap gerak dan langkah, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang,” ungkap Menteri Hukum dan HAM itu.