Yingluck Tawarkan Percepatan Pemilu

jpnn.com - BANGKOK - Konflik politik di Thailand tambah meruncing. Kubu oposisi menyatakan menarik seluruh anggotanya dari parlemen. Merespons hal itu, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menawarkan percepatan pemilu sebagai jalan keluar dari krisis.

Juru Bicara Partai Demokrat, oposisi, Chavanond Intarakom menyatakan, partainya menguasai sekitar 150 kursi di parlemen. Mereka juga memiliki suara besar di parlemen. "Pemerintah tak lagi sah sebagai pengatur negeri ini, seperti halnya parlemen. Hari ini kami mundur untuk menyatakan posisi kami," kata Ketua Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva kemarin. 

Sirichok Sopha, anggota parlemen dari Partai Demokrat, menambahkan, mereka siap bersatu bersama rakyat untuk melawan rezim berkuasa. "Kami memutuskan berhenti sebagai anggota parlemen agar bisa turun ke jalan bersama rakyat melawan rezim Thaksin," ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan televisi.

Anggota parlemen oposisi lainnya, Sansern Samalapa menulis dalam akun Facebook bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk penolakan dari sistem parlemen yang sekarang. "Kami sudah menjalankan tugas kami sebagai oposisi dengan total dan parlemen sudah kehilangan legitimasi," tambahnya. Tanpa Demokrat, majelis rendah Thailand hanya akan menyisakan 347 anggota. Total anggota parlemen Thailand adalah 500 orang.

Menanggapi keputusan mundur tersebut, Yingluck menawarkan solusi. Dia menyatakan, jika demonstran menghormati proses demokrasi, pemerintah akan mempercepat pemilu untuk menyelesaikan krisis politik. "Pemerintah siap membubarkan parlemen jika mayoritas anggotanya setuju," ujarnya dalam sebuah pernyataan di televisi. Dia mengingatkan, dalam hukum kerajaan, pemilu akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari.

"Tapi, jika demonstran atau partai politik utama (oposisi) tidak menerima (usul pemilu) atau tidak mengakui hasil pemilu nanti, ini menjadi konflik yang berkepanjangan," tandasnya. 

Terkait pembentukan Dewan Rakyat, pemerintahan yang tidak dipilih rakyat, Yingluck juga menolaknya. "Pemerintah yang tidak dipilih akan memengaruhi reputasi dan stabilitas negara," kata Yingluck. "Jika demonstran menginginkannya, kita harus tanyakan dulu apakah itu menjadi aspirasi sebagian besar rakyat Thailand?" jelasnya. Wanita 46 tahun itu juga menawarkan solusi referendum. Tapi, tidak dijelaskan apa yang ditentukan dalam referendum tersebut.

Sementara itu, demonstrasi di Bangkok berjalan damai sepanjang hari kemarin. Hampir tidak ada insiden menonjol di sejumlah wilayah tempat ribuan orang berunjuk rasa antipemerintah.