Yusril: Ajakan Presiden Jokowi Bisa Bikin Salah Paham

Negara berasaskan falsafah Pancasila adalah kompromi yang dapat menyatukan antara pendukung Islam dan pendukung Sekularisme.

"Jalan tengah yang bersifat kompromistis ini tidak perlu diutak-atik lagi dengan ajakan pemisahan politik dengan agama oleh Presiden Jokowi," tegas Yusril.

Apalagi jika ajakan itu diungkapkan tanpa memahami dengan sungguh-sungguh latar belakang historisnya dan implikasi-implikasi politiknya yang bisa mendorong kembalinya debat filosofis tentang landasan bernegara kita.

"Dalam konteks kita membangun bangsa dan negara dewasa ini, ajakan seperti itu lebih banyak membawa mudharat daripada membawa manfaat," ujar mantan Mensesneg itu.

Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, kata Yusril, Ketuhanan ditempatkan dalam urutan kelima sesudah empat sila yang lain. Sila Ketuhanan itu malah dapat diperas menjadi ekasila, yakni Gotong Royong. Dalam kompromi 22 Juni dan 18 Agustus 1945, sila Ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama, menandai bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pondasi utama dalam membangun bangsa dan negara.

"Dalam konteks historis seperti itu, secara filosofis mustahil kita akan memisahkan agama dari negara, dan memisahkan agama dari politik. Karena itu, saya dapat mengatakan bahwa ajakan Presiden Jokowi itu bersifat a-historis, atau tidak punya pijakan sejarah samasekali," pungkasnya.(fat/jpnn)