Zulkifli Hasan: Politik MPR Adalah Politik Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia saat ini sedang berada dalam tahun politik 2018 yakni Pilkada Serentak 2018 yang ternyata berjalan sukses tanpa konflik berarti, dan sebentar lagi akan menghadapi Pemilu Serentak yakni pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Pilpres 2019 adalah momen yang sangat dikhawatirkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebab, potensi konfliknya sangat tinggi dengan dua kubu pendukung capres dan cawapres yang sama-sama besar.

Bahkan, aroma ‘perseteruan’ dukung mendukung Pilpres 2019 sudah makin terasa saat ini dan makin terasa panas mendekati hari H pelaksanaan Pilpres.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan) mengungkapkan bahwa MPR RI sangat concern akan hal-hal tersebut. Sebagai ‘Rumah Rakyat Indonesia’ MPR juga memiliki arah politik untuk menghadapi tahun politik yang dirasakan makin panas tersebut.

Arah politknya MPR adalah Politik Kebangsaan yakni apa pun pilihannya tapi semua tetap satu bangsa dengan Merah Putih yang sama.

“MPR mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Pilpres 2019 adalah kontestasi politik yang biasa saja di Indonesia yang rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Karena sudah biasa maka semestinya biasa sajalah semua untuk menghadapinya, ikutilah semua prosesnya, pilihlah sesuai hati masing-masing. Jangan dianggap terlalu luarbiasa sehingga memandang yang beda pilihan itu lawan dan musuh bebuyutan yang harus dimusnahkan, jangan seperti itu. Boleh beda pilihan asal jangan saling berkelahi,” katanya, dalam acara bincang-bincang dengan tema ‘Peran MPR Di Tahun Politik’, di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Diungkapkan Zulhasan, rumus memilih Presiden tanpa konflik sebenarnya sederhana saja antara lain, jika rakyat merasa kepemimpinan Presiden yang sekarang baik, bagus dan memenuhi harapan masyarakat, pilih saja lagi untuk periode berikutnya.

Namun, jika dirasakan semakin membuat rakyat susah, tidak ada perubahan sama sekali maka memilih Presiden baru juga tidak ada masalah. Itu semua adalah proses demokrasi yang biasa saja.