jpnn.com, LAMANDAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamandau, Kalteng, menyatakan dari 235 calon kegislatf, ada 3 caleg yang masuk dalam daftar Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dua di antaranya dicoret dari pencalegan karena mendaftar lulus seleksi CPNS.
“Satu orang meninggal dunia, dari Demokrat. Yang kedua dari PKS, itu keterima CPNS, keterima sebagai dosen di Universitas Jenderal Sudirman. Yang ketiga, kalau tidak salah dari Golkar, perempuan, lolos CPNS juga. Jadi, ada 2 orang lolos CPNS dan 1 meninggal,” ujar Ketua KPU Lamandau Irwansyah kepada Kalteng Pos (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Pemberkasan NIP CPNS, Bawa SK Pengangkatan sebagai Honorer K2
Berkenaan dengan status calon tak lagi memenuhi syarat sebagai calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota, Irwansyah menjelaskan berdasarkan ketentuannya, calon dapat dicoret dari penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
Parahnya, ada 1 caleg yang saat ini tengah tersandung kasus hukum dan ditahan oleh kejaksaan negeri Lamandau dalam kasus memberikan kesaksian palsu.
BACA JUGA: BKN Diminta Seleksi Ulang CPNS 2018 Khusus Honorer K2, Nih Alasannya
“Ya memang benar, ada kasus, tersandung kasus hukum yang terkait kesaksian palsu. Terkait hal ini, KPU tidak bisa menindak lanjuti karena belum ada keputusan yang inkracht atau mengikat,” terangnya.
BACA JUGA: Pemberkasan NIP CPNS, Bawa SK Pengangkatan sebagai Honorer K2
BACA JUGA: Kok Mantan Kiper Timnas Kurnia Sandy Mau jadi Caleg?
Sehingga, pihaknya harus menjalankan prosedur terkait dengan perubahan penetapan DCT, yakni KPU akan melakukan klarifikasi kepada partai politik dan instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti pendukung seperti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan bukti pendukung lainnya.
Jika calon yang telah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat tersebut memperoleh suara, maka suara calon dinyatakan sah sebagai suara partai politik.
Sementara itu, Komisioner KPU Lamandau divisi teknis dan penyelenggara KPU Lamandau, Yustedi menjelaskan bagi caleg yang sedang tersandung kasus hukum, pihaknya masih menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
BACA jUGA: Hingga 4 Februari, Baru 21.359 NIP CPNS Hasil Seleksi 2018
“Yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon jika terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” tegasnya. (*cho/abe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hingga 4 Februari, Baru 21.359 NIP CPNS Hasil Seleksi 2018
Redaktur & Reporter : Soetomo