jpnn.com, PADANG - Anggota DPRD Kota Padang Amran Tono terlihat geram dengan pelayanan dasar kesehatan terhadap masyarakat di Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat.
Kegeraman anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra itu dikemukakan saat DPRD Kota Padang menggelar rapat dengar pendapat terkait mutasi 23 tenaga kesehatan (nakes).
BACA JUGA: Demokrat Jateng Laporkan Wamendes ke Polisi, Penyebabnya Tudingan Biang Rusuh?
Rapat digelar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Padang yang dihadiri Asisten Edy Hasymi, Dinas Kesehatan Padang, BKSDM dan unsur lainnya, di Padang, Senin.
"Ibu-ibu berdosa kepada masyarakat karena mengabaikan pelayanan dasar, kesehatan dasar kepada masyarakat di sana."
BACA JUGA: Hasto Tuding Ada yang Lakukan Manuver Politik, Bicara Tanpa Melakukan Apa-apa
"Saya minta pimpinan dan pemkot menyelesaikan persoalan ini," ujar Amran kepada pihak Dinas Kesehatan Padang.
Amran merasa geram karena berdasarkan sidak Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani baru-baru ini, ada satu puskesmas dan tiga puskesmas pembantu (pustu) yang tutup dan tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
BACA JUGA: Moeldoko Berencana Somasi dan Perkarakan ICW, Pernusa Bilang Begini
"Saya lihat ini tidak hanya terjadi di Bungus yang merupakan daerah pemilihan saya, tetapi juga di beberapa daerah lain di Kota Padang."
"Jangan gara-gara ego dan kepentingan jabatan, pelayanan ke masyarakat terganggu," ujar Amran.
Menurut dia, ini semua terjadi karena adanya regulasi pergantian pegawai dari lima puskesmas di Kota Padang dan pegawai yang diganti mengajukan mosi tidak percaya.
"Dampak terbesar dirasakan di Bungus, tiga pustu dan satu puskesmas tutup, karena tidak ada pegawai. Pegawai yang ada di sana dipindahkan, pegawai yang masuk belum jelas," ucapnya.
Dia mengatakan sebagai wakil rakyat pihaknya harus bersikap, memperjuangkan hak-hak dasar kesehatan bagi masyarakat.
Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan terutama pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah.
Amran mengemukakan Bungus berada jauh dari pusat Kota Padang.
Rumah sakit dan praktik dokter nyaris tidak ada di daerah itu.
Masyarakat hanya mengandalkan puskesmas dan pustu.
Ketua Komisi IV Azwar Siri dalam hearing tersebut meminta semua pihak melihat persoalan dengan proporsional, bukan emosional.
Azwar Siri menilai, meski saat ini terjadi permasalahan terkait 19 nakes yang dimutasi dan menyurati DPRD Padang akibat adanya mosi tidak percaya, akan tetapi kinerja DKK Kota Padang sudah maksimal di tengah pandemi COVID-19.
Hearing itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Wakil Ketua Amril Amin, Ketua Komisi IV Azwar Siri, Wakil Ketua Komisi IV Mastilizal Aye, dan anggota DPRD lainnya.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang