JAKARTA - Deklarator Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran (P2MA), Zainal Bintang mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menerima 20 laporan dari masyarakatDari laporan itu, ada 10 nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam mafia anggaran
BACA JUGA: Masalah TKI, DPR Perkuat Peranan Pemda
"Dari pengaduan yang masuk, ada yang menyebut 10 anggota DPR
BACA JUGA: Mutasi Pejabat di Disnakertrans Sulitkan Pembinaan TKI
Politisi senior Golkar ini menyebutkan laporan yang diterima dari berbagai macam proyek yang ada di daerah
BACA JUGA: Buya Syafii Tuding Fahri Politisi Labil
Siapa 10 nama anggota yang dilaporkan itu? Zainal enggan mengungkapnyaIa beralasan menjunjung asas praduga tak bersalah dan menjaga martabat serta kehormatan orang yang disebutkan terlibat mafia anggaranNama yang dimaksud itu hanya akan diserahkan ke aparat penegak hukum"Kami tidak akan menyebut nama," elaknya
Ilham menjelaskan Pos pengaduan yang didirikan bukanlah lembaga yang bisa melakukan tugas penyidik seperti memanggil atau memeriksa seseorang yang dianggap terlibatKata dia, Pos P2MA hanya melakukan investasi terhadap orang-orang yang terlapor yang ditopang oleh data-data dari pelapor
Dari laporan yang masuk, Zainal menguraikan bahwa modus terciptanya kesepakatan menganggarkan proyek di daerah itu berasal dari anggota DPRMenurutnya, anggota DPR yang berasal dari Dapil tertentu akan menghubungi kepala daerah untuk memasukkan proyek
Setelah ada komunikasi kata dia, anggota DPR kemudian mengutus orang yang dipercayai di daerah sebagai penghubung ke kepala daerahAkhirnya kemudian terbentuk unit kerja untuk membahas teknis penganggarannyaBupati sendiri akan menyiapkan kontraktor yang siap dimenangkan dari proses tender rekayasa terhadap proyek yang masuk
"Kontraktor ini akan ditugasi oleh bupati, memainkan uang panjar yang diperlukan unit kerjaAda 7 sampai 10 persen yang akan dikeluarkan komisinya. 1 persen yang mondar-mandir (jatah penghubung) dan sisanya masuk di Badan AnggaranKalau Rp 500 miliar, satu persen itu kan Rp 5 miliar," katanya.
Menurut Ilham, untuk mengidentifikasi awal anggota DPR yang terindikasi mafia anggaran sebenarnya tidak terlalu sulitAlasannya, gaya hidup anggota DPR bisa dijadikan informasi awal"Sebetulnya bisa ditemukan dari gaya hidupnya orang-orang yang diindikasikan terlibat mafia anggaranorang yang dulunya hidup sederhana kok tiba-tiba menjadi mewahInilah yang direkam masyarakat," tukasnya
Zainal menyadari proses pengungkapan yang akan dilakukannya memang tidak mudah dan butuh waktu yang lamaMakanya kata dia, dalam proses investigasi dari pengaduan yang diterima Pos P2MA, pihaknya akan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah dan masyarakat"Ini memang tidak mesti cepat," katanya
Sebagaimana diketahui, Pos P2MA yang digagas Wakil Ketua DPD, La Ode Ida dan Zainal Bintang sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya mafia anggaran yang menjadikan proyek-proyek di daerah bocorLaporan yang masuk ke Pos P2MA akan diseleksi dan akan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum, termasuk melaporkan terduga anggota DPR ke pimpinan partainya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Geledah Rumah dan Apartemen Sindu Malik
Redaktur : Tim Redaksi