jpnn.com, BEKASI - Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi masih menyisakan masalah.
Di Kota Bekasi, Jabar misalnya. Sepuluh sekolah tingkat atas di Kota Bekasi hingga kini belum memiliki gedung sendiri dan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab.
BACA JUGA: Hanya 10% Sekolah Swasta Kualitasnya di Atas Negeri
Diperkirakan, seluruh sekolah itu tidak memiliki bangunan hingga waktu yang panjang.
”Tidak mungkin 10 sekolah tingkat SMA dan SMK itu akan memiliki gedung untuk proses belajar mengajar siswanya dalam waktu dekat. Karena, pihak Pemprov Jawa Barat tidak sanggup membiayai pembangunan gedung,” terang koordinator NGO Sapulidi, Kobul Imam, seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Top! Pondok Melati Juara MTQ Kota Bekasi
Sepuluh sekolah yang belum memiliki bangunan gedung permanen sendiri itu adalah SMA Negeri 19; SMA Negeri 20, SMA Negeri 21, dan SMA 22.
Sedangkan tingkat SMK yang belum memiliki gedung adalah SMK Negeri 10, SMK Negeri 11, SMK Negeri 12, SMK Negeri 13, SMK Negeri 14, dan SMK Negeri 15.
BACA JUGA: 500 Lebih Siswa tak Tertampung, Pemerintah Wacanakan Bangun Sekolah Baru
”Para siswa itu terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar menumpang di sekolah lain milik Pemkot Bekasi,” paparnya.
Masih menumpangnya 10 SMA/SMK jelas menggangu proses belajar mengajar siswa sekolah yang berdampak merugikan Pemkot Bekasi. ”Sekolah SMA dan SMK yang menumpang ke sekolah lain jelas mengganggu,” cetusnya juga.
Bukan itu saja, kata Imam lagi, karena ketidakmampuan Pemprov Jawa Barat seluruh siswa SMA dan SMK negeri hanya diberikan subsidi BOSDa Rp 700 ribu per tahun tiap siswanya.
Berbeda dengan subsidi yang diberikan saat Pemkot Bekasi masih kelola yakni Rp 170 ribu per bulan tiap siswanya.
Selain itu juga, kata Imam lagi, Pemprov Jawa Barat hanya mampu membiayai kegiatan intra sekolah untuk tingkat SMA/SMK.
Sementara kegiatan ekstra seperti biaya guru dan memenuhi program unggulan tidak direalisasikan. ”Bukan masalah keuangan sepertinya. Tapi Pemprov Jabar masih meraba-raba," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi mengatakan tahun depan pemerintah daerah berencana akan memberikan subsidi Rp 170 ribu per siswa untuk siswa SMA dan SMK negeri. ”Dananya akan kami anggarkan pada APBD 2018,” katanya.
Pemberian subsidi itu, kata Ali juga, untuk meringankan beban orangtua siswa. Sebab, saat ini biaya SDP bulanan dipatok mulai dari Rp250 ribu hingga Rp350 ribu.
Apalagi, kata dia, sekolah tinggat SMA dan SMK negeri tak lagi mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dari Pemkot Bekasi.
”Inilah mengapa biaya SDP sekarang lebih mahal, makanya mau kita bantu,” katanya. Bukan itu saja, Ali juga menjelaskan rencanannya pemerintah daerah pun akan memberikan subsidi bagi siswa SMA dan SMK swasta. Adapun, besarannya adalah Rp100 ribu per siswa.
”Rencana bantuan Rp100 ribu untuk swasta dan Rp170 ribu untuk negeri setiap bulan per siswa akan dialokasikan dari APBD Kota Bekasi tahun 2018 mendatang,” tandasnya. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Tiga Ribuan Anak Tak Tertampung di Sekolah Negeri
Redaktur & Reporter : Soetomo