jpnn.com, JAKARTA - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dinilai tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan justru membuat mutunya jauh di bawah Yogjakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
"Bagaimana bisa maju mutu pendidikan di Jakarta, pemerintahnya tidak perhatian kepada sekolah swasta. Padahal di Jakarta, paling banyak sekolah swasta," kata Ketua Paguyuban Sekolah Swasta Saur Pandjaitan dalam diskusi pendidikan tentang cetak biru di Jakarta, Jumat (29/9).
BACA JUGA: Pengamat Pendidikan: Sekolah Swasta Lebih Pentingkan Gedung
Saur menyebutkan, hanya 10 persen sekolah swasta yang kualitasnya di atas negeri. Sebanyak 30 persen berada di tengah-tengah, sisanya di bawah sekolah negeri.
Ironisnya, sekolah-sekolah swasta yang harusnya diperuntukkan bagi orang berduit malah didominasi pemegang KJP. Sebaliknya sekolah negeri dikuasai orang berduit.
BACA JUGA: Jokowi Bagikan 675 KIP dan 1.500 PKH di Salatiga
"Negara ini sudah terbalik-balik. Yang siswa miskin malah ditolak sekolah negeri yang gratis. Jadi yang menikmati sekolah gratis orang berduit," ujarnya.
Dia menambahkan, bagaimana bisa sekolah swasta berkembang kalau siswanya paling banyak pemegang KJP. Sementara sekolah swasta susah sekali mendapatkan bantuan sarana dan prasarana (sarpras).
BACA JUGA: Jokowi Membagikan KIP dan Kartu PKH di Banjarmasin
"Sekolah swasta juga menyumbang dana APBN/APBD tapi kok kalau sumbangan angel banget sampai ke sekolah swasta;" kritiknya.
Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menambahkan, harusnya sekolah negeri tidak boleh menolak siswa miskin hanya karena nilainya rendah. Ini agar sekolah gratis bisa dinikmati orang yang tidak mampu.
"Nah sekolah swasta, karena berbayar harus memberikan nilai lebih dari sekolah yang gratis," ucapnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendikbud Optimistis Pencairan KIP 90 Persen di Akhir Tahun
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad