jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), merangkum 10 peristiwa siber yang populer di tanah air sepanjang 2019.
Chairman CISSReC Pratama Persadha, menjelaskan di akhir 2018 dan awal 2019 aparat kepolisian membekuk warga asing terutama dari Eropa Timur, yang menjadi pelaku skimming ATM yang beroperasi di Bali.
BACA JUGA: 122 WN Tiongkok Ditangkap Terkait Kejahatan Siber di Nepal
Peristiwa serupa masih terjadi hingga akhir 2019. Beberapa kali aparat kepolisian menangkap tersangka skimming WNA. "Para pelaku biasa melakukan aksinya di kota yang menjadi tujuan wisata WNA lainnya dan menyasar WNA lainnya sebagai korban," kata Pratama, Rabu (1/1).
Ia menambahkan, pertengahan Februari 2019, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengumumkan selama 2019 Indonesia mendapatkan serangan siber sebanyak 225,9 kali.
BACA JUGA: Peringatan Bagi Pelaku UMKM dari Badan Siber dan Sandi Negara
"Jumlah tersebut bisa lebih banyak lagi, karena masih ada serangan yang tidak dilaporkan dan juga tak terdeteksi," jelasnya.
Pertengahan Maret 2019, publik dikejutkan oleh kabar bocornya data 13 juta pengguna salah satu situs belanja online Indonesia, akibat peretasan yang dilakukan oleh Gnosticplayers. Sebanyak 13 juta akun tersebut merupakan bagian dari 890 juta akun yang dibobol kelompok peretas tersebut terhadap 32 situs. Salah satunya situs belanja online.
BACA JUGA: Serangan Siber Ransomware Diprediksi Meningkat pada 2020
Pada Mei 2019, diramaikan oleh banyaknya tuntutan dari aktivis dan amnesti internasional terkait praktik penyadapan dan mata-mata yang menggunakan malware pegasus, besukan perusahaan asala Israel, NSO.
Belakangan FB menuntut NSO di kuartal keempat 2019, karena pegasus menggunakan Whatsapp yang merupakan produk FB sebagai jalan masuk untuk melakukan aksi spionase.
Akhir Mei 2019, tanah air ramai atas pembatasan media sosial oleh Kemenkominfo. Karena bertepatan dengan pengumuman hasil pilpres, ada kekhawatiran tersebarnya hoaks. "Namun akibatnya masyarakat jadi paham penggunaan VPN untuk melakukan akses medsos yang diblokir Kominfo," katanya.
Penggunaan data nasabah fintech di tanah air sempat ramai sepanjang Agustus 2019, karena adanya praktik penggunaan data oleh fintech “abal-abal” yang mengambil data milik fintech berizin.
Dugaan kebocoran data 35 juta pelanggan Malindo Air mengundang perhatian dunia pada September 2019. "Akar masalahnya karena kesalahan teknis dalam penggunaan Amazon Web Service (AWS) Cloud," jelasnya.
November 2019, publik tanah air digemparkan pembobolan Rp 32 miliar Bank DKI oleh beberapa oknum Satpol PP Jakarta. Modusnya pelaku menyadari saat mengambil ATM bersama uangnya tidak berkurang, dan akhirnya terus menerus diambil.
Akhir November 2019, publik tanah air sekali lagi dikejutkan penggrebekan aparat kepolisian terhadap sejumlah WNA asal Tiongkok yang melakukan kejahatan siber dalam skala internasional.
Mereka melakukan blackmail atau pengancaman disertai pemerasan terhadap beberapa orang di negaranya. "Mereka melakukan di Indonesia karena mudah mendapatkan nomor seluler prabayar," ujar Pratama.
Ia menambahkan BRTI mengusulkan hal kontroversial pada Desember 2019, yaitu pendaftaran kartu seluler dengan wajah, atau lebih dikenal dengan face recognation. "Ide ini sudah diaplikasikan di China," tegasnya.
Menurut Pratama, peristiwa siber tersebut lebih banyak merugikan masyarakat di tanah air dan negara lainnya. Ia menyampaikan pentingnya mengejar RUU Perlindungan Data Pribadi dan juga RUU Kemanan dan Ketahanan Siber.
“RUU PDP dan RUU KKS perlu menjadi perhatian serius DPR, pemerintah, masyarakat dan seluruh akademisi serta para praktisi," katanya.
Menurut dia, ketiadaan kedua UU tersebut bisa menjadi lubang keamanan dan kedaulatan nasional yang sangat berbahaya.
"Bahkan tanpa kepastian UU yang mengayomi wilayah siber, membuat investor enggan berinvestasi,” jelas pria asal Cepu jawa Tengah ini. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy