jpnn.com - JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa keadaan terakhir 10 WNI Anak Buah Kapal (ABK) masih dalam keadaan selamat usai konflik senjata antara tentara Filipina dan Kelompok Abu Sayyaf.
Retno menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk otoritas Filipina terkait kasus tersebut.
BACA JUGA: BCA Sabet 8 Penghargaan Infobank Digital Brand Awards 2016
Hal tersebut dilakukan sesuai arahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menegaskan bahwa keselamatan sandera Indonesia menjadi prioritas utama.
Hal tersebut pun dipastikan saat dia menerima kabar tentang konflik senjata yang terjadi di Pulau Basilan, Filipina.
BACA JUGA: Umar Patek bisa jadi Opsi Figur Negosiator dengan Abu Sayyaf?
’’Saya mendapatkan informasi dari Menteri Luar Negeri Filipina (Jose Rene Almendras) tentang kontak senjata Abu Sayyaf pada Sabtu minggu lalu. Dia juga menerangkan bahwa 18 orang dari tentara menjadi korban kasus ini. Saya segera menyampaikan ucapan duka cita terhadap pihak Filipina dan keluarga,’’ terangnya di Jakarta kemarin (11/4).
Dalam kesempatan tersebut, Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) itu menegaskan bahwa konflik yang terjadi tak punya pengaruh signifikan terhadap keselamatan 10 WNI.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Didepak, Fraksi PKS DPR Ubah Formasi Begini
Menurutnya, pihak Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi intensif setiap beberapa jam sekali untuk menanyakan bagaimana kondisi sandera kepada pemerintah Filipina. Dari komunikasi, pihaknya pun memastikan sampai kemarin bahwa 10 WNI masih hidup.
’’Dari informasi terakhir, 10 WNI yang disandera tidak ada di Pulau Basilan. Saya pun sudah memastikan keselamatan mereka melalui komunikasi dengan Menlu Filipina. Pagi hari tadi (11/4), saya sudah melakukan komunikasi pukul 08.41 WIB. Dan menurut info pukul 12.00 WIB tadi, kami masih memperoleh informasi kondisi WNI ABK yang baik,’’ terangnya.
Dia pun menambahkan, pemerintah juga ikut mengurus tetek bengek lain terkait kasus ini. Misalnya, pengurusan Kapal Tongkang Anand 12 yang berisi 7 ribu ton batubara di bawah naungan pemerintah Malaysia. Saat ini, pemerintah melalui Konsul Tawau sudaha melakukan proses untuk mengurus dokumen pelepasan.
’’Terkait tiga WNI yang juga sempat mengalami pembajakan dari kelompok Abu Sayyaf saat ini telah menyelesaikan proses pengambilan keterangan saksi. Clearence mereka sudah didapatkan. Tinggal menunggu dokumen kapal agar mereka bisa kembali ke Indonesia,’’ ujarnya.
Terkait opsi penyelamatan, Retno tak mau berkomentar banyak. Namun, dia menegaskan pemerintah terus melakukan segala upaya untuk membebaskan.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa pemerintah tak akan mengeluarkan dana untuk tebusan bagi pihak penyandera.
’’Yang bisa saya sampaikan mengenai ransum adalah bahwa negara tidak boleh terlibat. Sudah menjadi prinsip yang didorong oleh hampir semua negara bahwa negara tidak boleh menyerah terhadap tuntutan uang dari seorang penyandera,’’ jelasnya. (bil/owi/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merry Dicecar Soal Pembahasan Raperda Reklamasi
Redaktur : Tim Redaksi