jpnn.com - JAKARTA - Joko Widodo resmi menjadi presiden ketujuh setelah mengucapkan sumpah dan janji dalam sidang paripurna MPR pada Senin 20 Oktober 2014. Selasa (27/1) merupakan hari yang keseratus bagi Jokowi berstatus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Hari ini, Rabu (28/1) memasuki hari yang ke-101. Apa saja yang dikerja Jokowi? Ternyata, sekitar tiga bulan memimpin pemerintahan, langkah Jokowi tidak berjalan mulus. Apalagi dihubungkan dengan janji manis saat kampanye.
BACA JUGA: JK: Saya Mau Rapat, Menteri-menterinya Enggak Ada Semua
Yang banyak justru menimbulkan kontroversi. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Firdaus Syam mengatakan penyebab utama adalah kurang matangnya Jokowi dalam mengatur kepentingan eksternal yang melingkupinya.
"Ini menyangkut leadership Jokowi, yang kurang matang, ambigu, sehingga banyak kebijakannya yang kontradiktif dan kontroversial. Ibarat main catur, Jokowi banyak salah langkah," ujar Firdaus Syam kepada JPNN kemarin (27/1).
BACA JUGA: Kejagung Kembali Ingatkan Asing Hormati Hukum di Indonesia
Meski demikian, Firdaus yakin Jokowi bisa memperbaiki diri, asalkan dia berani mengubah gaya manajemen dirinya sendiri. "Dia harus membuka ruang kemerdekaan bagi dirinya sendiri, tidak terpengaruh kepentingan eksternal yang mengganggunya dalam pengambilan keputusan," ujarnya.
Tanpa melakukan hal itu, lanjutnya, Jokowi akan terlalu lama menjalankan gerak pemerintahannya karena terus-terusan dikepung kebijakan-kebijakan kontroversial. "Dalam tiga bulan pertama, ibarat menjalankan mobil, bolehlah masih dengan gigi satu karena memang belum matang. Tapi setelah itu harus cepat beralih ke gigi dua," saran Firdaus.
BACA JUGA: Ungkap Korupsi Bansos Cirebon, Kejagung Periksa Bekas Bupati
Dia melihat ada tanda Jokowi mulai mampu lepas dari pengaruh kepentingan eksternal, ditandai pembentukan Tim 7 yang dipercaya meredakan konflik Polri vs KPK. Namun, jika nantinya rekomendasi yang dikeluarkan tim yang berisi tokoh-tokoh yang dikenal kritis dan independen itu dicueki Jokowi, itu berarti mantan gubernur DKI itu belum juga mampu melepaskan diri dari pengaruh kepentingan eksternal.
"Kalau nanti yang diputuskan Jokowi beda dengan rekomendasi Tim 7 ini, berarti masih ada tekanan eksternal. Kalau itu terjadi, kasihan sekali, sementara masa pemerintahannya masih cukup lama," bebernya.
Jokowi juga disarankan untuk lebih mendengar kritikan-kritikan dari para pengamat, termasuk suara-suara dari kalangan awam, yang relatif bersih dari kepentingan.
Suara awam, antara lain menyangkut cara penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh petugas Bareskrim. "Pejabat negara ditangkap mirip dengan menangkap teroris. Ini sangat menyakiti hati masyarakat. Nah, Jokowi harus bisa mengobati sakit hati masyarakat ini," kata Deputi Bidang Politik LPM Unas itu.
Caranya, Jokowi harus memerintahkan pimpinan Polri untuk menjatuhkan sanksi kepada para personel Bareskrim yang ikut dalam penangkapan Bambang Widjojanto. (sam/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Menko, Puan Maharani Kantongi Dua Rekor MURI
Redaktur : Tim Redaksi