jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah tidak bisa ditarik tunai. Sebab, dengan penarikan tunai memungkinkan terjadinya kecurangan.
"Saya sudah sampaikan karena sistem itu kemungkinan tidak digunakan sesuai peruntukannya," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/8).
BACA JUGA: Ketemu Taksi Omprengan, Lapor ke Dishubtrans DKI Bisa Lewat Aplikasi Ini
Ahok menyakini sistem non tunai akan membuat KJP tepat sasaran. "Jadi saya kira ini udah paling benar. Kalau kami mau bikin 100 persen tepat sasaran, ada hukum yang tepat, kami non tunai sekalian, supaya dia enggak bisa belanja," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan toko buku ternama untuk memasang EDC (Electronic Data Capture).
BACA JUGA: Naik Pitam, Ahok Minta Harta Kekayaan Prabowo Diaudit
Ia menjelaskan, hampir ada 100 buah EDC yang terpasang. Selain itu, Pemprov DKI juga menyasar pasar-pasar yang menjual perlengkapan sekolah, seperti Pasar Tanah Abang dan Asemka.
Ahok menuturkan, pihak Bank DKI akan bertemu pihak BCA. Adapun untuk alasan pemilihan kerjasama dengan BCA, karena mereka memiliki prima jasa yang banyak tersebar di Jakarta.
BACA JUGA: Polres Tangsel segera Diresmikan, Calon Kapolres Masih Sebatas Usulan
"Hari ini, dari (Bank) DKI akan bertemu BCA," kata Ahok.
Namun, suami Veronica Tan itu mengungkapkan, EDC tidak akan dipasang di sekolah ataupun Koperasi. Orang yang membeli perlengkapan di sana, cukup mengisi formulir saja.
"Jadi begitu dia isi, orang itu menyatakan saya bersedia untuk dicap, untuk beli pakaian gitu ya, udah enggak bisa diubah, ditulis lagi. Cuma tulis angka sama nomor rekening bank-nya dia. Si penjual dapat itu, masukin ke Bank DKI, langsung rekening si anak ini uangnya pindah ke rekening yang menjual. Jadi itu caranya," tandas Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Kejagung Kembalikan Berkas Tersangka UPS Lantaran Tidak Lengkap
Redaktur : Tim Redaksi