jpnn.com, JAKARTA - Koordinator wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Jambi Amaden meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyelamatkan mereka.
Pasalnya, 11 bulan lagi kebijakan penghapusan honorer akan diberlakukan.
BACA JUGA: Banyak Honorer K2 Nakes Lulus Seleksi PPPK, 7 Hari Lagi Pemberkasan NIP
Amaden berharap MenPAN-RB Azwar Anas tidak mengabaikan masa pengabdian honorer K2 selama 18 tahun. Waktu yang tidak sedikit untuk membuktikan kesetiaan honorer K2.
"Selamatkan honorer K2 Pak Azwar Anas. Ini tahun penentuan nasib kami. Berikan kami kebijakan khusus agar seluruh honorer K2 yang tersisa bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK," kata Amaden kepada JPNN.com, Minggu (1/1).
BACA JUGA: Penjelasan BKN soal Pengumuman Kelulusan PPPK Nakes 2022 Tidak Serentak, Ternyata
Seluruh honorer K2, Amaden juga sangat berharap MenPAN-RB Azwar Anas mengeluarkan kebijakan untuk tenaga teknis administrasi.
Pasalnya, tenaga teknis tidak mendapatkan afirmasi selama rekrutmen PPPK 2019, 2021, dan 2022.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2 Menantang DPR Menuntaskan Revisi UU ASN sebelum Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023
Dalam rekrutmen PPPK tersebut, banyak honorer K2 tenaga teknis administrasi yang tidak terakomodir.
Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan pemerataan bagi honorer K2. Tidak hanya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh, tetapi juga honorer teknis administrasi.
"Honorer K2 Itu lintas instansi. Selamatkan seluruhnya," tegasnya.
Diceritakannya, PHK2I telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Sungai Penuh pada 30 Desember 2022.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sungai Penuh Hutri Randa dan dihadiri Ketua DPRD H. Fajran, para wakil ketua Komisi I.
Sementara, dari pemerintah daerah diwakili Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dalam RDP tersebut Amaden mempertanyakan arah kebijakan Pemda. Terungkap formasi PPPK guru sebanyak 172 orang.
Amaden meminta agar pemda memprioritaskan guru honorer K2 yang lama mengabdi. Rata-rata mereka telah lama mengabdi 18 tahun ke atas dan masih aktif bertugas sampai sekarang.
"Honorer K2 masih bertahan karena ada angin segar untuk diangkat jadi ASN tahun 2022/ 2023," kata Amaden yang juga koordinator daerah (Korda) PHK2I Kota Sungai Penuh.
Dia mendesak Pemkot Sungai Penuh mengutamakan guru honorer K2 yang masuk menjadi prioritas dua (P2). Mereka sudah dites observasi oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas, Dinas Pendidikan, dan BKD.
Selain itu, Kota Sungai Penuh juga kekurangan guru TK, SD, dan SMP, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolak guru honorer K2.
"Mereka pantas untuk diangkat menjadi PNS/PPPK, karena telah memenuhi syarat lulusan S1, memiliki sertifikat pendidik, dan linier di Dapodik sekolah masing-masing," terangnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad