jpnn.com - jpnn.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis, 1.272 tempat pemungutan suara (TPS) di Papua Barat, rawan disusupi keterlibatan penyelenggara negara pada pemungutan suara Pemilihan Gubernur Papua, 15 Februari mendatang.
Menurut Tenaga Ahli Bawaslu Divisi Pengawasan Rikson Nababan, Papua Barat menempati urutan tertinggi dari tujuh daerah yang menggelar pilgub 2017. Persentasenya mencapai 44,52 persen.
BACA JUGA: Bawaslu Ingatkan Paslon Tidak Boleh Bagi-bagi Uang
"Persentasenya sangat tinggi, hampir 50 persen dari total 2.857 TPS yang ada. Disusul Sulawesi Barat 20,72 persen (571 dari total 2.756 TPS) dan Aceh 12,14 persen (1.164 dari total 9.592 TPS)," ujar Rikson saat merilis peta kerawanan TPS pada Pilkada Serentak 2017 di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Di urutan berikutnya kata Rikson, Banten 4,11 persen (680 dari 16.540 TPS), Gorontalo 3,94 persen (78 dari 1.979 TPS), DKI Jakarta 0,08 persen (115 dari 13.023 TPS) dan Bangka Belitung 0,04 persen (1 dari 2.698 TPS).
BACA JUGA: Hasto Ajak Kader PDIP Papua Barat Kompak demi DoaMu
Di tempat yang sama, anggota Bawaslu Daniel Zuhron mengatakan, indikasi keterlibatan penyelenggera negara meliputi penyalahgunaan wewenang, intimidasi. Selain itu juga mobilisasi aparatur sipil negara terhadap salah satu pasangan calon, maupun penyelenggaraan tidak sesuai prosedur tahapan.
"Peta TPS rawan keterlibatan penyeenggara negara juga disusun atas indikasi minimnya bantuan dukungan pemerintah dalam menyukseskan distribusi logistik serta indikasi suap terhadap penyelenggara negara," pungkas Zuhron.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Kapolda Bakal Dicopot Jika Pilkada Sampai Rusuh
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saat Pelipatan Suara, KPU Temukan Surat Suara Begini
Redaktur & Reporter : Ken Girsang