12 Negara Bahas Audit Utang Negara

JAKARTA- Nilai realisasi pembiayaan netto melalui utang negara setiap tahunnya  rata-rata 12 persen dari total belanja pemerintah dalam APBNKarena itulah, manajemen utang negara menjadi perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

BACA JUGA: Lahan Tak Digarap, Negara Rugi Ribuan Triliun

sebagai implementasinya, BPK RI menggelar acara audit planning meeting Intosai Development Initiative (IDI) Transregional Programme for public debt management audit (IDI-TPDMA) di Crown Plaza Hotel, Jakarta, Selasa (23/3)Acara ini merupakan bagian program capacity building IDI di bidang public debt management audit dimana BPK RI ikut serta sejak 2009

BACA JUGA: Separoh Bogor untuk Hunian

      
"Pertemuan ini tujuannya adalah menyiapkan draft pedoman rencana audit untuk public debt management audit dan rencananya akan dikelola oleh masing-masing lembaga pemeriksa," ujar Ketua BPK RI, Hadi Poernomo saat membuka acara.
      
Pertemuan kali ini diikuti oleh 34 peserta dari 12 negaraYaitu Indonesia, Bangladesh, Fiji, Lithuania, Moldova, Mongolia, Pakistan, Philipina, Romania, Ukraina, Vietnam dan Yaman

BACA JUGA: Menpera Galakkan Perumahan Hijau

Serta dihadiri tiga orang IDI Administrator yakni ahli dari US GAO, Jose Oyola, ahli dari World Bank Thomas Magnusson dan ahli UNCTAD, Roula katergi.
      
"Kehadiran 34 peserta ini menunjukkan pentingnya manajemen utang negara diberbagai negaraTidak hanya bagi negara berkembang tapi juga negara maju," kata Hadi.
      
Diharapkan, output dari kegiatan ini dapat memberikan suatu pedoman audit atas manajemen utang negara yang berstandar internasional, nantinya akan diadopsi oleh masing-masing negara pesertaPedoman audit yang dihasilkan tersebut dapat menciptakan dasar yang kuat bagi pelaksanaan audit manajemen utang negara.
      
"Bagi BPK RI,pertemuan ini memberi pelajaran tersendiri tentang pengelolaan audit utang negara dan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntantabilitas pengelolaan keuangan negara," kata Hadi.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Prioritas Subsidi KPR bagi Petugas Perbatasan