Prioritas Subsidi KPR bagi Petugas Perbatasan

JAKARTA- Pemerintah memprioritaskan para petugas layanan publik yang bekerja di wilayah perbatasan dan kawasan terpencil untuk mendapatkan subsidi kredit pemilikan rumah (KPR)Dengan pemberian subsidi berupa fasilitas likuiditas ini diharapkan para pekerja tersebut contohnya penjaga mercusuar di daerah bisa memiliki rumah murah yang layak dan cicilan murah.

"Ini merupakan program pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah," ujar Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa di kantornya, Senin (22/3).

Untuk memperlancar jalannya program tersebut, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemda dalam penyediaan lahan

BACA JUGA: Minta Dumai Jadi Kawasan FTZ

"Tanggung jawab penyediaan rumah bukan hanya di pusatPemda lah yang paling bertanggung jawab terutama penyediaan lahan," tegas Suharso.

Mengenai berapa jumlah petugas layanan publik di daerah perbatasan maupun terpencil itu, menurut Menpera sedang dalam tahap analisis data

BACA JUGA: RI Tingkatkan Integrasi dan Kerjasama Kawasan

Datanya diambil dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

"Ya diharapkan tahun ini sudah jalan karena dana subsidinya sudah ada dalam APBNP-2010," pungkasnya.

Sebelumnya Menpera mengimbau kalangan perbankan untuk segera merealisasikan fasilitas likuiditas pada masyarakatPasalnya, pemerintah sudah menetapkan sistem subsidi baru untuk perumahan.

Ditambahkannya, meski Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) belum turun, fasilitas likuiditas itu sudah bisa diberikan

BACA JUGA: Pengguna Fasilitas FTA Meningkat

Selain itu pemerintah telah menyiapkan dana peralihan subsidi dari subsidi langsung ke fasilitas likuiditas sebesar Rp400 miliar dari total Rp3,1 triliun yang disediakan(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendag Seleksi Calon Importir Minol