jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Aliansi Honorer Nasional (AHN) DKI Jakarta Rusman mengatakan, sudah 14 tahun masalah honorer K2 tidak selesai pascalahirnya PP 48 tahun 2005.
Di sisi lain pemerintah malah dengan mudahnya mengeluarkan berbagai aturan yang mengangkat aparatur sipil negara (ASN). Contohnya, bidan desa PTT dan pegawai KPK.
BACA JUGA: Putus Asa, Makin Banyak Honorer K2 Tak Berharap Jadi Abdi Negara
"Ini adalah tragedi kemanusiaan di mana 400 ribu honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun disia-silakan dan kalah oleh kepentingan sesaat," kata Rusman kepada JPNN.com, Kamis (19/9).
Menurut dia, KPK mestinya menjadi lembaga independen. Tidak seperti ASN yang bernaung kepada salah satu institusi.
BACA JUGA: Wagub Jabar Harap Presiden Prioritaskan Guru Honorer jadi CPNS
Dia menegaskan, honorer K2 yang telah mengabdi puluhan tahun menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di Indonesia, selama ini menunggu keppres tidak dihiraukan.
"Pegawai KPK kalau jadi pegawai negeri di mana independennya. Padahal tugasnya adalah menangkap pejabat pemerintah yang korup. Kalau sudah begini, jeruk makan jeruk donk. Masa anak buah mau tangkap pimpinan," terangnya.
BACA JUGA: NIP PPPK Jalur Honorer K2 Juga Terganjal Masalah Fiskal
Dia menilai aturan yang dikeluarkan pemerintah serba tidak jelas. Kalau pegawai KPK jadi ASN, berarti jadi anak buahnya pejabat, pembela pejabat, dan sebagainya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad