144 Patok Batas RI - Malaysia di Wilayah Timur Kalbar Hilang, Begini Penjelasan Letkol Inf Andri

Rabu, 09 Maret 2022 – 10:36 WIB
Dansatgas Pamtas Yonif 144/JY Letkol Andri Suratman sedang menyampaikan paparan dalam rapat koordinasi bersama Tim Komenko Polhukam dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, di Gedung DPRD Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (8/3/2022). ANTARA/Teofilusianto Timotius (Teofilusianto Timotius)

jpnn.com, KAPUAS HULU - Sebanyak 144 patok batas Indonesia - Malaysia di wilayah timur Kalimantan Barat dinyatakan hilang terhitung sejak 1 Juni 2021 hingga 28 Februari 2022. 

Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dansatgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 144/JY Letkol Inf Andri Suratman menyatakan pihaknya berkali-kali melakukan patroli memastikan keberadaan patok batas tersebut, tetapi tidak ditemukan. 

BACA JUGA: Pengumuman! Perbatasan Malaysia Kembali Dibuka Mulai Tanggal Ini

“Kami nyatakan 144 patok batas RI-Malaysia hilang. Itu sudah kami sampaikan berjenjang kepada pimpinan,” kata Andri saat menyampaikan paparannya pada rapat koordinasi dengan Tim Kemenko Polhukam di gedung DPRD Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa (8/3). 

Andri menjelaskan jumlah patok batas di wilayah penugasan operasi Yonif 144/JY di tiga kabupaten wilayah timur Kalbar sebanyak 2.416. Sebanyak 77 patok di antaranya dalam kondisi rusak, dan 144 dinyatakan hilang. 

BACA JUGA: Kabar Baik dari Mensos Risma Saat Kunjungi Warga di Perbatasan RI-Timor Leste

Menurut dia, patok batas yang hilang tersebut disebabkan banyak faktor diantaranya kondisi alam.

"Banyak hilang karena faktor alam longsor dan sebagainya," ucap Andri.

BACA JUGA: Tekan Kegiatan Ilegal, Satgas Pamtas Menyisir Perbatasan RI-Malaysia di Kalbar

Dia juga menyebutkan di daerah perbatasan RI - Malaysia yang menjadi wilayah operasinya, terdapat 31 jalur tidak resmi atau yang biasa dikenal dengan istilah "jalan tikus".

Andri menjelaskan jalan tikus yang dimaksud merupakan jalan yang biasa digunakan masyarakat, bahkan bisa dilalui menggunakan kendaraan roda empat.

"Kami lakukan patroli secara rutin, kami juga menggagalkan penyeludupan satu unit mobil mewah asal Malaysia, yang saat ini sudah dilelang dengan harga kurang lebih Rp 1 miliar," ucapnya.

Andri mengatakan ada beberapa hal menonjol yang terjadi di daerah perbatasan di antaranya masih ditemukan penyeludupan minuman keras, narkoba jenis sabu-sabu, rokok ilegal, serta kepemilikan senjata api masyarakat secara ilegal.

Meskipun demikian, Andri mengakui rasa nasionalisme dan patriotisme warga perbatasan cukup tinggi.

Andri menuturkan warga perbatasan turut serta menjaga kedaulatan NKRI. 

Dia menegaskan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap NKRI cukup tinggi.

"Saat ada patok batas rusak atau bergeser oleh aktivitas perkebunan sawit, warga melaporkan kepada kami, meskipun mereka (warga) sebagai karyawan kebun sawit Malaysia, namun warga perbatasan memiliki rasa menjaga dan memiliki atas kedaulatan NKRI," tutur Andri.

Untuk memupuk rasa patriotisme dan kecintaan terhadap NKRI, Andri juga mengaku telah melakukan berbagai kegiatan sosial dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat.

"Kami membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, rutin kami lakukan pengobatan gratis dari pintu ke pintu, membantu warga di ladang dan melakukan bakti sosial pembangunan infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Andri mengatakan di tengah pandemi Covid-19, personel Satgas Pamtas Yonif 144/JY juga membantu tenaga medis dalam percepatan vaksinasi.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam Brigjen TNI Suteikno Suleman mengatakan persoalan di daerah perbatasan tersebut akan menjadi bahan analisis dalam pengambilan kebijakan ke depannya untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan negara di daerah perbatasan.

Menurut Suteikno, dari beberapa paparan pemerintah daerah, Kodim 1206 Putussibau dan Satgas Pamtas, terdapat sejumlah persoalan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, bidang ekonomi dan serta persoalan jalan ilegal (jalan tikus), kepemilikan senjata api ilegal dan juga berkaitan dengan listrik serta telekomunikasi di daerah perbatasan Kapuas Hulu.

Menurut dia, berbagai usulan dan persoalan yang dipaparkan dalam rapat tersebut akan di tindaklanjuti melalui rapat di Kemenko Polhukam termasuk juga dengan lintas kementerian terkait.

"Kami akan berupaya mengingatkan kembali kepada sejumlah kementerian terkait, yang berkaitan dengan usulan dan harapan pemerintah daerah," kata Suteikno. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler