jpnn.com - JAKARTA - Ada 15 nama anggota DPR hilang dari audit tahap II kasus proyek Hambalang yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke DPR. Hilangnya nama-nama ini menguatkan dugaan publik bahwa BPK diduga diintervensi.
Namun, Ketua BPK Hadi Poernomo bergeming. Ia tetap kukuh dan enggan menjelaskan alasan hilangnya 15 nama itu.
BACA JUGA: Berantas Korupsi, Dahlan Iskan Bentuk Tim Khusus
Hadi beralasan nama-nama yang tidak dicantumkan itu adalah rahasia. Kata dia, informasi itu hanya bisa disampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang namanya investigastif itu rahasia, sehingga BPK tidak bisa memberikan isi laporan. Untuk itu surat ke DPR, itu berbeda antara Hambalang 1 dan 2, suratnya Hambalang itu sifatnya rahasia, bukan dokumen publik. Itu substansi, saya tidak bisa menjelaskan. Itu kami serahkan ke penagak hukum," papar Hadi di Jakarta, Kamis, (29/8).
BACA JUGA: Putra Hilmi Aminuddin Beber Peran Utusan SBY
Hadi tetap tidak mau menjelaskan hilangnya nama-nama itu meski dicecar wartawan. Meski demikian ia mengakui BPK memeriksa selama tahap II, 166 acara pemeriksaan. Di antaranya memang anggota DPR RI.
"Tanyakan pada penyidik. Saya jelaskan kepada KPK. Kami di sini tidak bisa jelaskan. Nanti kena kode etik. Saya terikat dengan rahasia," tandas Hadi. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Pensiun, Panglima TNI Ingin jadi Pengamat Militer
BACA ARTIKEL LAINNYA... MA Segera Periksa MAjelis PK Sudjiono Timan
Redaktur : Tim Redaksi