jpnn.com, SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil terus berupaya melakukan pemerataan guru di sekolah.
Oleh karena itu, Adil mengatakan, sebanyak 1.500 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan disebar ke seluruh pelosok Kabupaten Meranti.
BACA JUGA: 567 Tenaga Honorer Daerah Bakal Dirumahkan, Ini SebabnyaÂ
Adil menegaskan hal ini sebagai upaya pemerataan guru di sekolah.
Sehingga, tidak ada lagi lagi sekolah yang kekurangan guru, akibat guru hanya menumpuk di wilayah perkotaan.
BACA JUGA: Unifah Rosyidi: Sejak Awal PGRI Keberatan dengan PTM 100 Persen
"Mereka ini akan kami sebar di seluruh sekolah yang masuk kewenangan kami," ujarnya di Selatpanjang, Meranti, Riau, Selasa (18/1).
Adil mengakui bahwa di wilayah pemerintahannya ada sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS, yakni kepala sekolah sekaligus merangkap guru.
BACA JUGA: Berita Terkini Nasib Para Tenaga Honorer, MenPAN-RB Bilang Begini
Dia berharap ke depannya tidak ada lagi yang seperti itu.
“Nanti, setelah dibagi para guru PNS ini, kekurangannya akan ditutupi oleh guru non-PNS,” ujar Adil.
Lebih lanjut Adil menyatakan tenaga guru di Meranti harus menyandang gelar sarjana dengan latar belakang pendidikan.
Dia menegaskan di luar disiplin ilmu itu, tidak akan diterima.
"Mungkin akan kami akomodasi di tenaga untuk TU sekolah,” katanya.
Adil mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan upaya menciptakan Meranti cerdas.
“Jadi, itu harus dimulai dari guru yang cerdas dulu, baru bisa melahirkan guru yang cerdas,” kata Adil.
Dia menargetkan nilai pendidikan Meranti harus bisa naik tingkat dalam ujian nasional (UN), di antara 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
"Kalau posisi Meranti masih di peringkat 12 dalam UN nanti, akan kami evaluasi lagi ke depannya. Targetnya kita bisa naik tingkat," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Evaluasi Tenaga Non-PNS Pemkab Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah menuturkan pihaknya sedang menyeleksi tenaga non-PNS yang seusai dievaluasi beberapa waktu lalu sebanyak 3.987 orang.
Jumlah tersebut dikurangi tenaga satpol PP, tenaga kebersihan lapangan serta tenaga medis dan paramedis sebanyak 356 yang dievaluasi secara internal.
"Ujian hari pertama kemarin diikuti sebanyak 642 orang tenaga pendidik non-PNS (guru honorer)," kata Sudandri.
Namun, dari jumlah 642 orang tersebut dikurangi 208 guru yang telah lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang atas izin bupati tidak perlu lagi mengikuti ujian tertulis evaluasi tenaga non-PNS.
"Untuk hari kedua peserta ujiannya sebanyak 1.320 orang, sedangkan sisanya akan ujian di hari ketiga," kata Sudandri. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy