jpnn.com, MAKASSAR - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ritamariani mengatakan sebanyak 160 PPPK formasi Penyuluh KB telah menandatangani kontrak kerja, dan menerima surat perintah melaksanakan tugas (SPMT).
Andi Ritamariana berharap penambahan 160 PPPK formasi Penyuluh KB itu memberikan semangat dan energi positif dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, sehingga mampu mendorong capaian target yang ditetapkan, terutama menurunkan angka stunting.
BACA JUGA: Seruan Menteri Tjahjo Kumolo untuk PNS & PPPK yang Mau Mudik, Mohon Diperhatikan!
“Sebanyak 160 PPPK penyuluh itu sudah menandatangani kontrak kerja dan menerima SPMT akhir pekan lalu," kata Andi Rita di Makassar, Sulsel, Rabu (27/4).
Dia menjelaskan pengangkatan PPPK formasi Penyuluh KB 2021 ini didasarkan pada analisis kebutuhan dan jabatan sesuai keputusan Kepala BKKBN Nomor 3 Tahun 2020 tentang penetapan hasil perhitungan formasi dan jabatan fungsional Penyuluh KB, setelah melewati proses yang cukup panjang.
BACA JUGA: 1.993 PPPK Terima SK, Pesan Pak Zaenal Arifin Sangat Tegas
"Sebanyak 160 PPPK penyuluh ini adalah hasil seleksi dari 600 orang pendaftar,” ujarnya.
Dia pun mengimbau PPPK bekerja fokus pada pencapaian target dan sasaran program yang ada di BKKBN.
BACA JUGA: Info Terbaru dari Pak Imran Soal Formasi PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis
Termasuk mampu melahirkan inovasi bekerja, sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran Program Bangga Kencana di lapangan.
Andi Rita menyatakan penyuluh KB merupakan ujung tombak Program Bangga Kencana di lini lapangan.
Menurutnya, kesuksesan pelaksanaan Program Bangga Kencana sangat tergantung pada Penyuluh KB yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan data BKKBN Sulsel diketahui, saat ini jumlah Penyuluh KB di provinsi itu tercatat 1255 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah desa, rasionya 1 : 2,4, artinya satu Penyuluh KB membina 2 sampai 3 desa.
Kondisi ini hampir mendekati kondisi ideal, yakni satu PKB membina dua desa.
Namun, jika dilihat per kabupaten/kota, terdapat kesenjangan yang cukup besar antardaerah.
Pasalnya, terdapat tujuh kabupaten yang memiliki rasio PKB yang cukup tinggi di atas 1 : 4, yaitu Kabupaten Selayar, Sinjai, Bone, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara.
Namun, rasio tertinggi di Tana Toraja, yakni 1 : 11. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi